Pembatasan pembelian BBM subsidi yang dirancang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Minereal (ESDM) belakangan ini menjadi sorotan. Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024 menimbulkan beragam respons dari masyarakat.
Hal tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan memang dinikmati oleh golongan masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerima subsidi. Mobil di atas 1.400 CC tidak lagi diperbolehkan menggunakan pertalite. Sementara, mobil diesel dengan kapasitas mesin di atas 2.000 CC tidak diperbolehkan lagi menggunakan solar subsidi. Meskipun masih dalam proses dan belum terlaksanakan, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya bagi para pelaku ekonomi lantaran dapat meningkatkan biaya operasional.
Namun beberapa warga terutama yang peduli terhadap efisiensi anggaran negara, sangat menyambut positif kebijakan ini. Mereka menganggap positif kebijakan ini karena subsidi BBM seharusnya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Ini langkah yang baik untuk efisiensi anggaran dan mengurangi beban negara. Selain itu, keputusan ini mendukung upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan energi alternatif yang menjadi kesempatan baik untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik atau sumber energi terbarukan. Pembatasan ini bisa mempercepat perubahan yang kita butuhkan untuk kebaikan lingkungan.
Sementara itu, sejumlah pengemudi taxi online mengaku keberatan dengan wacana tersebut. Menurutnya jika ada pembatasan BBM subsidi menyebabkan keterpaksaan pengemudi taxi online untuk memilih BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Pengemudi taxi online khawatir dengan naiknya tarif yang ditawarkan akan mengurangi minat konsumen untuk menggunakan layanan taxi online. Karena itu pengemudi taxi online berharap akan ada kenaikan tarif taxi online yang sesuai dengan pengeluaran bila sudah diterapkan pembatasan BBM subsidi.
Di sisi lain, pengemudi mobil angkut barang juga mengaku keberatan jika aturan tersebut juga mencakup kendaraan operasional yang digunakan untuk bisnis terutama angkut barang antar kota, karena masyarakat pengguna jasa akan merasa keberatan bila tarif atau ongkir yang ditawarkan naik. Mereka berharap pemerintah bisa memastikan pengawasan yang ketat di lapangan dan jangan sampai kebijakan ini malah menyulitkan masyarakat kemudian tidak berjalan efektif.
Secara keseluruhan, kekhawatiran tentang dampak ekonomi dan implementasi tetap menjadi perhatian utama di kalangan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menangani berbagai isu ini dengan bijaksana untuk memastikan kebijakan pembatasan BBM subsidi berjalan lancar dan berdampak positif bagi semua pihak. Hingga saat ini, masyarakat masih mengharapkan aturan yang jelas dan sosialisasi yang efektif dari pemerintah untuk menghindari kebingungan dan dampak negatif pada perekonomian
