Memeprrkuat hubungan politiik dan ekonomi antara negara yang menadnatangani kebijakan tersebut dengan tersedianya infastruktur yang memudahkan dalam transaksi perdagangan internasional antara negara tersebut akan memicu peningkatan atau pertumbuhan investasi, kerjasama bisnis, dan  perdagangan lintas batas negara antara Indonesia, Malasyia, dan Thailand.
Kebijakan LCS dan LCT dapat memepercepat proses transaksi dalam perdagangan anatar Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dengan digunakannya mata uang lokal atau regional perusahaan yang berada ndi Indonesia, Malasyia. Dam Thailand dpat menghindari keterlambatan ataupun biaya akibat keterlmabatan dalam konversi mata uang, sehingga transaksi barang ataupun jasa dapat dipercepat anatar ketiga negara.
Namun sebuah kebijakan bukanlah sesuatu yang sempurna, termasuk kebijakan LCT dan LCS, masih terdapat tantangan dan resiko dari kebijakan ini yang harus di tangani oleh pemerintah ketiga negara seperti resiko geopolitik, faktor geopliitk seperti ketegangan politik atau konflik antar negara dapat dapat menajdi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi ini terkait ketegangan antara pemerintah Thailand dengan etnis pattani yang berada di selatan Thailand. Ketegangan antara dua kubu tersbeut walau sudah mereda beebrapa tahun lalu, namun keetgtangan maish berlangsung setiap saat dan pemerintah Thailand sendiri menaruh curiga kepada pemerintahan Malaysia meneyembunyikan pemeberontak dari pattani karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah pattani. Di sisi lainkebijakan LCS dan LCT sendiri juga tak bebas resiko fluktasi nilai tukar mata uang lokala, walaupun tujuan awalnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat atau mata uang asing, perubahan nilai tukar mata uang lokal negara-negara yang terlibat dapat meneybabkan ketidakpstian danbresiko bagi para pengusaha terlibat.
Langkah Indonesia dalam meratifikasi kenbijakan Local Currency Transaction (LCT) dan Local Currency Settlement  (LCS) merupakan langalhb yang tepat dan sebuah kebijakan yang progresif dalam bidang eknomi dan politik yang dapat memperkuat kerjasama ekonomi regional anatar Indonesia, Malaysia dan Thailand, selain itu dengan adanya kebijakan ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan mata uang asing dan devisa negara dengan mata uang asing. Dengan meratifikasi perjanjian ini pula juga dapat meningkatkan stabilitas mata uang regional kekuatan mata uang regional, mempercepat proses transaksi perdagangan barang ataupun jasa, investasi, dan kerjasama bisnis lintas negara sekaligus memperkuat hubungan ekonomi politik ketiga negara. Namun pemerintah ketiga negara yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia tidak boleh mengabaikan resiko atau tantangan implementasi kebijakan tersebut, diperlukam kerjasama, kolaborasi, komunikasi dan  diikuti komitmen yang kuat untuk mengatasinya, sehingga kebijakan LCS dan LCT menjadi tonggak integrasi ekonomi ketiga negara dn meningkatkn kesejahteraan dari setiap masyarakat negara tersebut
