Faktanya, tak sedikit mahasiswa swasta yang mengeluhkan kesusahan membayar SPP karena ekonominya terganggu akibat Covid-19, bahkan dikabarkan ada yang drop out!. Jika mahasiswa tidak bisa membayar SPP, lantas bagaimana kondisi finansial kampus swasta? Uang darimana untuk menggaji tenaga pendidik dan para karyawan? Uang darimana untuk memberi pulsa gratis pada mahasiswa dan tenaga pendidik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar daring? Padahal pendapatan terbesar kampus swasta adalah dari SPP mahasiswanya. Bayangkan saja, jika kondisi ini berlarut-larut tanpa adanya bantuan dari pihak pemerintah, dapat dipastikan perguruan tinggi swasta terkena imbas yang sangat besar dan berkelanjutan. Bisa-bisa gulung tikar!
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bergerak cepat merumuskan suatu rancangan bantuan kepada perguruan tinggi swasta. Agar tercapai, Kemdikbud harus turut aktif menggandeng pihak perguruan tinggi swasta dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan serta evaluasi agar implementasinya nanti membuahkan hasil yang maksimal, dalam arti benar-benar sesuai kebutuhan kampus tersebut.
Hemat saya, bantuan ini nantinya terdapat beberapa “tingkatan jumlah bantuan” yang diterima. Karena bagaimanapun, perguruan tinggi swasta keadaannya berbeda-beda jika dirunut faktor-faktor penyebabnya. Adapun faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi klasifikasi jumlah bantuan sebagai berikut:
- Mahasiswa dan Tenaga Pendidik: Dalam suatu kampus, kondisi ekonomi para penghuninya berbeda-beda, ada berapa banyak mahasiswa dan tenaga pendidik yang ekonominya berkategori rendah? berapa banyak dari mereka yang termasuk kategori cukup, dan diatas rata-rata? Ditambah berapa banyak dari mereka dengan kondisi tempat tinggal minim infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi? Dari data yang terkumpul, diharapkan menjadi salah satu poin untuk menentukan berapa bantuan rata-rata perguruan tinggi swasta untuk menunjang kegiatan belajar mengajar daring.
- Perangkat Pembelajaran Daring: Perangkat penunjang pembelajaran daring ini harus disediakan meskipun biayanya cukup besar. Seperti aplikasi untuk diskusi online yang berbayar, hingga bandwith internet dalam jumlah yang sangat besar. Faktor ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi demi efektifitas dan efisiensi pembelajaran. Namun, harus dibarengi juga dengan program mentoring terhadap mahasiswa maupun tenaga pendidik, agar tidak lagi ditemui mahasiswa yang miss communication dengan tenaga pendidik akibat gejala gagap teknologi.
- Finansial kampus: Kondisi ini mencakup seperti jumlah mahasiswa yang kesulitan membayar SPP, gaji tenaga pendidik, karyawan, dan pegawai, hingga pembayaran listrik, telepon, dan kebutuhan kampus lainnya.
Jika rancangan bantuan dari pemerintah terealisasi, dalam implementasinya memang tidak akan menjangkau seluruh perguruan tinggi swasta yang terdaftar, kurang lebih berjumlah 4.520 di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah diharapkan benar-benar selektif dalam menentukan perguruan tinggi mana yang kesulitan finansial. Jangan sampai ada kejadian salah sasaran, kampus swasta dengan kondisi keuangan relatif mapan mendapat bantuan besar, sedangkan masih banyak kampus swasta dengan gejala finansial akut malah tidak tersentuh bantuan sama sekali.
Mempertimbangkan kondisi yang terjangkit Covid-19 semakin melonjak tajam. Pemerintah harus bergerak cepat mengambil kebijakan untuk merancang bantuan bagi perguruan tinggi swasta. Jika tidak, maka dalam beberapa bulan kedepan akan banyak lagi ditemukan mahasiswa yang drop out, dan mungkin ditemukan juga perguruan tinggi swasta yang gulung tikar.
