Kartu Prakerja di Tengah Pandemi, Bergunakah?

Dhiya Nabilah Ramadhan - 170310200018

Fajrin Rizki Abdillah - 170310200019

Arie Surya Gautama 

Sudah setahun semenjak pandemi COVID-19 melanda negara Indonesia. Pandemi ini membuat hampir semua bidang pekerjaan di Indonesia, khususnya pada bulan-bulan pertama mengalami kemerosotan serta kerugian yang sangat besar, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menurun, banyaknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh berbagai perusahaan serta pemilik bisnis yang mengakibatkan bertambah banyaknya pengangguran di Indonesia.

Fenomena ini dapat dilihat dengan menggunakan teori makroekonomi yang utamanya membahas tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, perdagangan internasional serta faktor ekonomi lainnya.  

Dilansir dari "Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2020" tentang DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2020 DAN SOLUSINYA menyebutkan bahwa pandemi menimbulkan efek domino mulai dari kesehatan ke masalah sosial bahkan sampai masalah ekonomi. Badan Pusat Statistik telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I (Januari-Maret) 2020 hanya tumbuh 2,97%. Angka ini melambat dari 4,97% pada Kuartal IV 2019. Bahkan, pertumbuhan jauh di bawah pencapaian Kuartal I 2019 yang mencapai 5,07%. Dan pada Kuartal II Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Angka tersebut berbanding terbalik dengan Kuartal II Tahun 2019 sebesar 5,05%. 

Dapat dilihat dari data BPS mengenai tingkat kenaikan pengangguran dan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada awal tahun 2020 terutama saat Pandemi Covid-19. Dari data tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan produk domestik bruto (PDB/GDP) yang dihasilkan suatu negara, karena indikator yang mempengaruhi jumlah pengangguran adalah GDP. Pada masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. 

Pelambatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi menjadi sebesar 2,97% (year on year). Sedangkan pengangguran mengalami peningkatan akibat dari pemutusan hubungan kerja. Terhitung 212.394 pekerja yang terkena PHK, menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan. Sehingga mengakibatkan defisit anggaran negara bertambah. Peningkatan defisit yang dialami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 hingga menjadi sebesar 6,27% diukur dari produk domestik bruto (PDB). 

Dalam upayanya untuk meminimalisir dampak ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat, pemerintah dalam kondisi ini melakukan percepatan untuk mengeluarkan salah  satu program kartu saktinya, kartu ini dinamakan Kartu Pra-Kerja. Kartu ini menjadi salah satu jaring pengaman sosial (safety social net) yang dibuat oleh pemerintah, yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja. Sasaran utama dari program ini adalah para pekerja/buruh yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh yang sedang membutuhkan dukungan finansial serta mereka yang sedang kesusahan untuk mencari pekerjaan. 

Orang-orang yang sangat terdampak oleh pandemi, sebenarnya berhak mendapatkan bansos tanpa perlu mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi. Hanya saja ditemukan peserta yang dianggap tidak tepat untuk ikut pelatihan program KP karena begitu membutuhkan bansos untuk memenuhi kebutuhannya. Kemungkinan kelompok ini tidak memenuhi kriteria PKH untuk menerima bansos reguler. Hal ini mungkin terjadi karena tingkat kerentanan yang tinggi sehingga kelompok-kelompok tersebut sangat mudah jatuh miskin saat terjadi guncangan pada sektor ekonomi seperti bencana alam atau pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang. Maka dari itu, pemerintah perlu segera menyiapkan mekanisme bansos untuk kelompok yang sangat rentan.

Kebanyakan peserta yang ada di lapangan tidak memilih pelatihan secara serius karena tidak memiliki rencana karier kedepannya. Maka, pemerintah perlu menyediakan panduan dan pendampingan untuk peserta pada situs web program KP. Panduan ini harus dibuat berdasarkan rencana karier peserta. Dari rencana karier tersebut, peserta mendapatkan bimbingan untuk memilih dari berbagai pilihan mitra program KP. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak Smeru Research Institute di atas menunjukan bahwa program kartu Pra Kerja yang diselenggarakan pemerintah dengan tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan skill para penerima bantuannya dengan memberikan tunjangan yang dapat digunakan untuk mengikuti berbagai pelatihan peningkatan kemampuan malah tidak dilakukan dan digunakan untuk hal-hal yang lain.  Kuatnya hubungan antara isu ketepatan sasaran, proses pemilihan pelatihan, dan persepsi tentang manfaat pelatihan menegaskan adanya urgensi untuk melakukan seleksi calon peserta pelatihan. Indikator-indikator yang dipakai dalam studi ini, seperti pengetahuan mengenai rencana karier dan pelatihan yang dibutuhkan, serta kuatnya motivasi untuk mengikuti pelatihan bisa dijadikan acuan dalam menyeleksi peserta. Pemilihan peserta yang tepat akan mengoptimalkan kemanfaatan program KP. Diperlukan proses penyeleksian yang lebih ketat bagi penerima bantuan dan juga pendampingan selama mengikuti proses pelatihan agar tujuan yang ingin dicapai pemerintah juga bisa tercapai, Namun pemerintah juga harus memberikan bantuan seperti bantuan langsung tunai bagi kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan bantuan materil secara cepat.