Namun, ketidakkompakan dalam masyarakat desa karena saling tidak puas dan menerima satu sama lain membuat politik jegal menjegal dimulai. Berawal dari dijegalnya almarhum paman saya saat menjabat karena didemo dianggap sebagai Kades yang korup. Ia lalu diturunkan oleh mahasiswa. Kejadian berikutnya guyuran uang dari perusahaan-perusahaan tambang tetap membuat lupa diri juga, kejadian sama terulang lewat putusan Mahkamah Agung. Menurut hemat saya, selama tambang nikel masih beroperasi, godaan-godaan dari guyuran uang itu kemungkinan besar akan menimpa SIAPAPUN, sealim apapun.
Modus korupsi di Desa Kami
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 6015 K/Pid.Sus/2022, modus utama korupsi di desa kami adalah tidak menggunakan dana comdev sesuai peruntukannya.
Alasan korupsi terjadi di desa
Ada beberapa alasan mengapa korupsi terjadi di desa. Pertama, sistem desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah membuat desa memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran. Namun, kewenangan ini juga membuka peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi.
Kedua, keterbatasan pengawasan membuat korupsi semakin mudah terjadi. Banyak desa yang tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat, sehingga memungkinkan korupsi terjadi tanpa ada tindakan preventif dari pihak yang berwenang.
Ketiga, faktor budaya juga menjadi alasan mengapa korupsi terjadi di desa. Beberapa masyarakat di desa masih memandang korupsi sebagai hal yang wajar, bahkan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai tindakan yang bisa menguntungkan diri sendiri.
Solusi mengatasi korupsi di desa
Untuk mengatasi korupsi di desa, diperlukan upaya dari berbagai pihak. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan transparansi. Pihak-pihak yang berwenang harus lebih ketat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa dan membuat laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
Kedua, perlu dilakukan penguatan sistem kelembagaan. Desa harus memiliki lembaga pengawas yang kuat dan independen yang dapat mengawasi penggunaan dana desa. Selain itu, juga perlu dibentuk forum masyarakat untuk memonitor penggunaan anggaran desa.
Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan anggaran desa yang baik dan benar serta dampak buruk korupsi bagi masyarakat.
Kesimpulan
