Opini: Mengapa Sekolah Negeri Tidak Seharusnya Meniru Sistem Pembiayaan Sekolah Swasta?

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana mengenai perlunya sekolah negeri meniru sistem pembiayaan sekolah swasta, di mana sebagian besar biaya pendidikan ditanggung oleh murid dan orang tua. 

Ide ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, mulai dari keterbatasan anggaran pemerintah hingga keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Namun, apakah pendekatan ini benar-benar solusi yang tepat?Mengapa Sekolah Negeri Tidak Seharusnya Meniru Sistem Pembiayaan Sekolah Swasta?

Pertama-tama, perlu kita pahami bahwa salah satu tujuan utama dari keberadaan sekolah negeri adalah menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan mengalihdayakan biaya pendidikan kepada orang tua, ada risiko besar bahwa banyak anak dari keluarga kurang mampu akan kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. 

Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, serta menghambat mobilitas sosial yang seharusnya difasilitasi oleh pendidikan.

1. Studi Kasus: Kebijakan Pendidikan yang ada di Gorontalo.

Di Gorontalo, salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri pernah mencoba menerapkan sistem di mana orang tua diharuskan membayar biaya tambahan untuk peningkatan fasilitas sekolah negeri.

Awalnya, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan cepat. Namun, hasilnya justru menimbulkan protes dari masyarakat. 

Banyak orang tua yang merasa terbebani, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. 

Kebijakan ini akhirnya diubah setelah menimbulkan kesenjangan antara sekolah-sekolah negeri yang terletak di daerah kaya dan miskin, di mana sekolah di daerah kaya mampu mengumpulkan lebih banyak dana dibandingkan yang lainnya.

2. Landasan Hukum Pendidikan

Secara hukum, pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. 

Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Di sisi lain, sistem sekolah swasta memang sering kali menawarkan fasilitas dan program yang lebih unggul dibandingkan dengan sekolah negeri. 

Ini bisa jadi karena ketersediaan dana yang lebih fleksibel, yang memungkinkan mereka untuk berinovasi dan menarik tenaga pengajar berkualitas. 

Namun, mengubah sistem pembiayaan di sekolah negeri tidak serta-merta akan membawa peningkatan kualitas yang sama.

Ada banyak faktor lain yang perlu diperhatikan, seperti manajemen sekolah, kurikulum, dan pelatihan guru.

3. Alternatif Solusi

Sebagai solusi alternatif, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan dan mencari sumber pendanaan tambahan yang tidak membebani orang tua. 

Misalnya, melalui kemitraan dengan sektor swasta, filantropi, atau optimalisasi penggunaan dana dari pajak.

Selain itu, perlu dipertimbangkan juga aspek hukum dan etika. Dalam Konstitusi Indonesia, pendidikan dasar dan menengah merupakan hak setiap warga negara, dan negara berkewajiban untuk membiayainya. Mengalihkannya kepada orang tua murid bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban negara tersebut.

Kesimpulannya, meniru sistem pembiayaan sekolah swasta bukanlah jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah di sekolah negeri.

Fokus seharusnya tetap pada bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan sambil tetap menjaga aksesibilitas bagi semua anak bangsa, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. 

Inovasi dalam manajemen, pelatihan guru, dan kurikulum harus menjadi prioritas utama, sementara peran negara dalam menjamin pendidikan yang merata dan terjangkau harus terus dipertahankan.