Mudik, Cermin Kegagalan Pemerintah dalam Pembangunan

[caption id="" align="aligncenter" width="639" caption="Kepadatan Arus Balik di Pemalang"][/caption]

Setiap menjelang Idul Fitri, masyarakat Indonesia—khususnya yang tinggal di daerah Jawa memiliki kebiasaan untuk kembali ke kampung halaman. Mereka tidak peduli dengan kendaraan apa yang mereka pakai, yang jelas tujuan mereka sama, yaitu ingin bertemu dengan saudara-saudara mereka yang sudah lama tidak dijumpai.

Sesampainya di tempat yang dituju, biasanya mereka mebicarakan kisah perjalanan mereka di jalanan.

“Lewat mana mudiknya, Mas? Saya lewat jalur selatan sajalah.”

“Saya lewat Pantura karena sudah biasa. Kalaupun macet, namanya juga mudik. Sudah resiko.”

“Saya kena macet 30 jam,  Mas! Saya dibuang ke Subang dan nggak bisa keluar lewat gerbang toll Cikampek!”

“Kalau saya, sih Alhamdulillah lumayan lancar. Meskipun padat, 16 jam saya sampai sini.”

Setiap orang punya cerita unik tersendiri dalam perjalanan mudiknya.

Namun ada sebuah kejanggalan dari fenomena mudik itu sendiri. Sebuah kejanggalan yang kadang kita lupakan, yaitu soal pemerataan dalam hal pembangunan.

Setiap tahun, saya selalu pergi ke Magelang lewat jalur Pantura. Dan setiap tahun itu pula saya melihat perbaikan jalan, yang tidak kunjung usai. Ada saja bagian jalan yang dihancurkan untuk diperbaharui aspalnya. Dan itu sangat mengganggu perjalanan para pengendara. Terlebih ada banyak truk besar pengangkut barang yang melintas di Pantura. Macetpun tidak mungkin bisa dihindari.

Padahal sudah ada jalur alternatif, namun kualitas jalanan yang masih saja banyak lubang di beberapa titik membuat saya sekeluarga enggan melewatinya. Bukan hanya jalanannya saja, fasilitas umum seperti pengisian bahan bakar dan tempat istirahat yang nyamanpun (hingga pada saat tulisan ini ditulis) belum banyak.

Tahukah Anda, bahwa setiap tahun negara mengeluarkan dana sebesar Rp 30 Triliyun untuk perawatan dan rekonstruksi 38 ribu kilometer, di kawasan Pantura? Nominal tersebut bukanlah nominal yang kecil. Angka sebesar itu dikeluarkan setiap tahunnya untuk sebuah proyek yang tidak ada hasilnya.

Dengan 30 triliun, kita bisa membiayai 2 juta anak Indonesia untuk bersekolah di SMA tempat saya dulu belajar.

Dengan 30 triliun, kita bisa membiayai 2 juta calon mahasiswa untuk melanjutkan studi S-1-nya di tempat kuliah saya sekarang.

Bayangkan saja, dengan jumlah sebesar itu seharusnya kita bisa memajukan kualitas calon perubah bangsa, untuk membentuk Indonesia yang lebih baik. Namun nyatanya, dengan acuhnya kita membiarkan para pejabat negara ini mengeluarkan dana sebesar itu, untuk proyek yang sampai sekarang belum kita rasakan manfaatnya.

Selain itu, jumlah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang biasa habis dalam sebulan, bisa habis hanya dalam beberapa hari saja pada saat arus mudik dan arus balik.

Selain itu, mudik kerap kali menjadi fenomena yang mengerikan. Terdapat 683 kecelakaan akibat pengemudi mengatuk sepanjang arus mudik dan balik lebaran di tahun 2013—turun 43% dari tahun sebelumnya (1.225).

Sebuah perkara yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di sinilah peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah yang sudah gagal dalam hal pemerataan pembangunan.

Lho, kenapa gagal? Kalau pemerataan pembangunan di Indonesia berjalan dengan baik, maka Jakarta tidak akan macet seperti sekarang ini. Tidak akan banyak pendatang yang hadir di Jakarta. Karena jika pembangunan di Indonesia merata, maka menjadi orang sukses tidak perlu mengadu nasib di Jakarta.

Diperkirakan, jumlah pendatang setelah lebaran 2013 lalu mencapai sekitar 47 ribu orang. Sebuah jumlah yang cukup untuk membuat Jakarta makin sesak dan padat. Terlebih banyak sekali orang yang pergi ke Jakarta dengan tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup.

Pembangunan infrastruktur sangat penting dilakukan. Karena dengan infrastruktur yang baik, maka aktivitas ekonomi suatu daerah akan lancar. Dengan lancarnya suatu aktivitas ekonomi, maka akan timbul pertumbuhan ekonomi. Dengan tumbuhnya perekonomian, maka angka kemiskinan akan terikikis sedikit demi sedikit. Dengan menipisnyaangka kemiskinan, maka akan banyak anak-anak Indonesia yang mampu bersekolah setinggi mungkin. Dengan demikian, Indonesia memiliki banyak bahan bakar berupa sumber daya manusia (SDM) untuk membangun negeri ini.

Kementerian-kementerian terkait, dan pemerintah daerah harus bersinergi. Kementerian perhubungan harus mengawasi jalannya perbaikan jalan di Pantura secara ketat. Agar tidak terjadi kejadian seperti sekarang ini, jalanan belum rampung ketika lebaran sudah hampir tiba. Dan hanya membuang uang dan waktu saja.

Lalu kementerian koordinator bidang perekonomian, kementerian daerah tertinggal, kementerian pendidikan dan kementerian terkait lainnya, juga harus bersinergi bersama pemerintah daerah setempat untuk memajukan kualitas hidup masyarakat.

Ini semua harus dilakukan untuk menghindari kesenjangan sosial yang tingkat ketimpangan yang makin curam. Selain itu juga untuk mengubah model pembangunan yang terlalu sentral, agar tidak muluk-muluk semua orang ingin sukses di Jakarta.