Banyak sekali berita tentang wacana penundaan pemilu. Padahal Presiden sendiri mengatakan bahwa tidak untuk menunda hal yang bisa mencederai demokrasi. Lantas, apakah perencanaan ini hanya di lakukan oleh segelintir orang saja? Atau, sekelompok golongan yang ingin menambah masa jabatan?
Jika dicermati tentang berita berita yang muncul. Tidak luput nama mentri yang terkait atas wacana penundaan pemilu tersebut. Mungkin itu hanya kurangnya komunikasi dengan presiden ataupun guyonan saja. Tapi, jika kita teliti lagi dengan cermat, hal tersebut mungkin bukan guyonan karena sudah adanya survei di lapangan bahwasannya masyarakat Indonesia menyetujui penundaan pemilu. Sampai sekarang ini, masih di selidiki tentang survei tersebut darimana datangnya.
Di tengah polemik naiknya bahan bakar pertamax, minyak goreng dll. Kita masyarakat Indonesia juga di sibukkan dengan wacana penundaan pemilu. Seharusnya pemerintah harus fokus pada hal yang lebih mendasar seperti mengontrol bahan bahan yang langka seperti minyak goreng, karena kita indonesia mempunyai sawit kualitas unggul dan stok mumpuni.
Masyarakat sendiri sebenarnya tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu seperti yang akan di laksanakan mendatang. Tapi sepertinya masih banyak hal yang di benarkan bahwasannya masyarakat ingin menunda pemilu bahkan ada yang mengatakan Presiden 3 periode. Hal ini sudah jelas mencederai UUD 1994, mencederai hal hal yang sudah di sepakati.
Maka dari itu mahasiswa, aktivis, sudah mulai turun ke jalan untuk mempertaruhkan nilai nilai pancasila juga aturan yang tertera di UUD 1994
Hal tersebut banyak muncul pertanyaan, siapa dalang di balik wacana tersebut? Mungkin hal tersebut juga mempunyai nilai nilai atau lebih mensejahterakan karena tambahnya masa jabatan presiden. Atau mungkin juga sebaliknya
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
