Ditengah pemerintah sedang menangani pandemi COVID-19, DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). RUU HIP ini memicu penolakan dari banyak pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan berbagai kalangan umat Islam lainnya.Â
Jika melihat histori pembahasan RUU HIP, merujuk dari halama resmi DPR, RUU HIP sudah dibahas sejak 11 Februari 2020 melalui rapat dengar pendapat umum yang dilaksanakan Baleg dengan mengundang pakar. Setidaknya sudah dibahas tujuh kali, pembahasan terakhir pada 12 Mei 2020 melalui rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan tentang haluan ideologi Pancasila menjadi RUU usulan DPR.
Rencana penetapan RUU HIP menjadi usulan DPR mengundang respon dari masyarakat di media sosial. Saya melalui Drone Emprit Academic (DEA) memantau hal ini. Pemantauan dilakukan di media sosial Twitter. Untuk menarik data, saya menggunakan DEA dengan kata kuci RUU, ditambah kata kunci filter: HIP dan Haluan Ideologi Pancasila. Rentang waktu penarikan data 12 Juni hingga 27 Juni 2020.
HASIL PEMANTAUAN
Sebelum membahas lebih dalam, saya ingin memperlihatkan bahwa dari rentang waktu pemantauan, total 91.8 k mention berhasil ditarik. Dari sisi tren, terlihat terjadi dua puncak percakapan tentang RUU HIP. Puncak pertama pada tanggal 14 Juni 2020, setelah pernyataan sikap dari MUI, NU dan Muhammadiyah tentang penolakan RUU HIP. Puncak kedua pada tanggal 26 Juni 2020, setelah aksi penolakan RUU HIP di depan DPR dan di beberapa daerah.
Dilihat dari top five most retweet statuses, ada tiga sorotan di kanal percakapan twitter. Pertama, terkait sikap penolakan masyarakat terhadap RUU HIP. Kedua, kaitan RUU HIP dengan komunisme. Ketiga, soal siapa pengusul RUU HIP.
@geloraco : MUI se-Indonesia Tolak RUU HIP Tanpa Kompromi, Serukan Umat Islam Bangkit Bersatu https://t.co/OYzxLUjv1G
@ustadtengkuzul : Yang membahayakan Negara adalah yg mengusulkan Pancasila jadi Ekasila alias Gotong Royong. Tiba tiba Viral Berita di Medsos Tengkuzul DIPECAT dari MUI. Waspadai Pengalihan Isu. Tetap Fokus Tolak RUU HIP dan Usut Pengusulnya...! Netizen Siap? (Retwit sebanyaknya) https://t.co/xdGmclZpMy
@mas__piyuuu : Maklumat MUI se-Indonesia Tegas Tolak RUU HIP: Ada PKI di Belakangnya, Umat Harus Bangkit Bersatu! https://t.co/0CaHdUOeaB https://t.co/HLayWRg3Sj
Kedua, narasi PDIP sebagai pengusul RUU HIP terlihat dari frasa "RUU HIP yang usul fraksi PDIP", "Trisila dan Ekasila ada di Visi dan Misi PDIP" dan  "RUU HIP dituding ide Megawati".
@mas__piyuuu : AKHIRNYA JELAS! Wakil Ketua MPR: RUU HIP Yang Usul Fraksi PDIP https://t.co/Vq9H7uUx92 https://t.co/kYCoTzVNFn
@geloraco : Ternyata Trisila dan Ekasila di RUU HIP Ada di Visi dan Misi PDIP https://t.co/fnjnhJ6Ajv
@VIVAcoid : #MakzulkanJKWBubarkanPDIP Trending, RUU HIP Dituding Ide Megawati https://t.co/Htnur6G6sV
Ketiga, narasi isu komunis terlihat dari frasa "lawan PKI", "ganyang PKI", dan "agenda terselubung PKI".
@LisaAmartatara3 : Dengar HRS semalam bahas ttg Penolakan RUU HIP secara GAMBLANG DAN BERANI membuat Kita semua Harus siap jadi Garda Terdepan melawan PKI... Mari Kita Dukung MUI Menolak RUU HIP... https://t.co/YZ4xoB2aLr
@mas__piyuuu : Panas! Ribuan Massa Teriakan "Ganyang PKI" Saat Aksi Tolak RUU HIP di DPR https://t.co/CTZPNVrlvX https://t.co/jSG95FiTi2
@gnpfulama_sumut : Alhamdulillah MUI sudah mengeluarkan MAKLUMAT yang hendaknya diketahui oleh kita semua. Bahwa RUU HIP WAJIB ditolak, krn diduga KUAT adalah agenda terselubung PKI di Indonesia. https://t.co/r6wgpG7Je2
Sementara itu sejumlah narasi yang dibangun oleh pendukung pemerintah adalah narasi yang melakukan pembelaan terhadap pemerintah dari serangan kelompok yang menolak RUU HIP. Hal ini terlihat dari pilihan kata, frasa, atau penggalan kalimat dari percakapan kelompok pendukung pemerintah melalui kalimat "demo buat rusuh negara", dan "apapun masalahnya tetap salah Jokowi"
@ApriliaLin : Dear pak Yusuf Martak, Gosah komentari RUU HIP dan ngajak demo buat rusuh negara, mending fokus untuk bayar hutang Lapindo ke negara yg udah jatuh tempo Juli 2019 senilai Rp 773,8 M. Hutang mu nyusahin warga Sidoarjo dan ngebebanin negara. https://t.co/EiZred50K2
@__RismaWidiono_ : RUU HIP adalah inisiatif dari DPR. Jd klo mau geram, silakan teriak BUBARKAN DPR.! Drun, apapun masalahnya tetap Salah Jokowi. Apapun isunya tetap Lengserkan Jokowi & Tegakkan Khilafah. Sakit Jiwa Permainan Basi yg terus dijual tp Tidak Ada yg Mau Beli #NewNormalDinodaiKadrun https://t.co/Iwc2X0Tjbs
Narasi isu PKI cukup dominan dalam percakapan tentang RUU HIP. Hal ini bisa dilihat dari berpandingan trend percakapan RUU HIP dan Isu PKI yang menunjukan bentuk grafik yang sama, artinya percakapan yang berkaitan dengan isu PKI berhubungan dengan percakapan yang berkaitan dengan RUU HIP. Dominasi isu PKI dalam percakapan tentang RUU HIP juga terlihat dari trend interaksinya. Interaksi percakapan isu PKI lebih tinggi dibandingkan dengan percakapan RUU HIP sendiri.
Melihat trend percekapan tentang RUU HIP sejak 12 Juni hingga 27 Juli 2020, terjadi dua gelombang puncak percakapan. Kedua gelombang percakapan tersebut dipengaruhi oleh realitas di dunia nyata. Karena aktifitas khalayak yang ada di media sosial sangat dipengaruhi oleh realitas yang terjadi di dunia nyata. Terdapat dua momentum realitas di dunia nyata yang berhubungan dengan RUU HIP. Momentum pertama berkaitan dengan pernyataan sikap dari MUI. NU dan Muhammadiyah tentang sikap penolakan terhadap RUU HIP. Momentum kedua, berkaitan dengan aksi penolakan RUU HIP di depan DPR dan beberapa daerah. Kedua momentum inilah yang membuat tren percakapan terkait RUU HIP di media sosial semakin tinggi.
Dilihat dari narasi yang sering dimainkan oleh kelompok yang menolak RUU HIP, menghadirkan narasi yang sikap  tegas terhadap penolakan RUU HIP, sekaligus juga mewaspada terhadap ideologi komunis serta serangan terhada PDIP sebagai pengusul dari RUU HIP. Kelompok ini tidak secara langsung menyerang pemerintah (Jokowi), tetapi melalui serangan ke PDIP. Jokowi bagian dari kader dan presiden yang diusung oleh PDIP.
Sedangkan narasi yang dimainkan oleh pendukung pemerintah, seolah tidak mau menggunakan narasi dukungan terhadap RUU HIP. Pendukung pemerintah lebih banyak melakukan pembelaan terhadap kicauan yang menuyudutkan pemerintah melalui isu turunkan Jokowi dan komunis. Narasi yang dihadirkan oleh kelompok pendukung pemerintah lebih kepada menegaskan bahwa RUU HIP ini ususlan DPR dan pemerintah tunda bahas RUU HIP. Terkait dengan isu komunis, kelompok pendukung pemerintah menegaskan bahwa pemerintah tegas larang komunisme.
Dari peta percakapan yang muncul, Mahfud MD sebagai Menkopolhukam menyampaikan sikap pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP. Pemerintah lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemic Covid-19. Pernyataan Mahfud ini direspon oleh kedua kelompok pendukung pemerintah dan yang menolak RUU HIP. Sikap makfud MD inilah salah satu yang membuat serangan dari kelompok yang menolak RUU HIP lebih fokus kepada DPR.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H