Asalamualaikum saya Fajar ramadhan saya seorang mahasiswa di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (fisip ) UNTAN dan saya sudah bekerja di suatu instansi Kementrian perhubungan tempat saya bekerja biasa dikenal dengan Jembatan Timbang , letak lokasi tempat saya bekerja berada di Daerah batulayang km.5 jalan khatulistiwa, di sini saya akan menceritakam sedikit tentang kantor saya yang termasuk juga penunjang ekonomi nasional.
Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan disebutkan bahwa alat penimbangan yang di pasang secara tetap atau lebih di kenal dengan Jembatan Timbang  berfungsi sebagai alat pengawasan muatan angkutan  barang,yang meliputi tata cara muatan,daya angkut,dimensi kendaraan dan kelas jalan yang wajib di patuhi oleh setiap pengemudi dan perusahaan angkutan umum barang.
Jika dilihat dari segi fungsinya maka Jembatan Timbang termasuk bagian dari sistem transfortasi jalan yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Hal ini harus terus dilakukan sebagai upaya untuk menjaga agar fungsi Jembatan Timbang dapat berjalan sesuai aturan yang tidak saja mengawasi tapi sekaligus berperan sebagai alat untuk menjaga keselamatan dan kelancaran operasional kawasan ke kawasan lainnya. Dengan demikian penyelenggaraan Jembatan Timbang ini di harapkan dapat mendukung serta memberikan kontribusi terhadap keselarasan pergerakan dan penyebaran angkutan barang yang tertib,aman,lancar dan selamat sesuai dengan tujuan dan sasaran pemerintah bahwa transportasi jalan merupakan salah satu urat nadi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Nasional.
  Agar peran dan fungsi Jembatan Timbang berjalan dengan baik,tentunya harus di upayakan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaanny. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi dan penataan terhadap berbagai aspek yang dinilai selama ini masih banyak kelemahan-kelemahan dari sisi pelaksanaan operasional Jembatan Timbang yang meliputi :
1. Aspek legalitas meliputi :
a. Menyusun kesepakatan bersama secara sinergitas,holistik antar pemangku kewenangan seperti pekerjaan umum,perindustrian,perdagangan,kepolisian, dan perhubungan yang masing-masing saling mendukung dan menunjang operasional angkutan barang, antara lain :
- PU mengatur pembangunan jalan secara nasional sesuai dengan MST dan dimensi kendaraan yang beroperasi di Indonesia.
- Perindustrian mengatur spesifikasi dan dimensi kendaraan yang di sesuaikan dengan kondisi dan kelas jalan.
- Perdagangan mengatur Import kendaraan dengan dimensi dan berat sesuai kemampuan jalan.
- Kepolisian mengatur dan melakukan penegakan Hukum terhadap pelanggaran angkutan barang di setiap ruas jalan.
- Perhubungan mengatur dan melaksanakan pengawasan dan penertiban di Jembatan Timbang.
