Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan:
Pertama, manusia/warga penghuni pulau komodo harus diajak diskusi dan didengarkan aspirasinya. Selangka-langkanya komodo, manusia tetaplah yang harus dinomorsatukan pemerintah.
Kedua, apakah pulau padar dan rinca cukup luas untuk seluruh warga pulau komodo dan layak dihuni?
Ketiga, apakah pemerintah mampu mengganti untung atas kerugian material, terutama imetarial dari warga?
Keempat, bagaimana nasib warga dan para pelaku industri pariwisata yang telah menggantungkan nasibnya atas aktivitas pariwisata ketika pulau komodo ditutup selama dua tahun?
Kelima, apakah tidak ada solusi lain untuk tetap menjaga habitat dan populasi komodo tanpa harus merelokasi warga? Misalnya pembuatan pagar di sekitar perkampungan warga agar tidak terjadi kontak langsung antara warga dan komodo serta tidak terjadi perebutan lahan hidup antara warga dan komodo?
Persoalannya tentu tidak sederhana. Kearifan Gubernur NTT yang baru terpilih diuji oleh persoalan ini. Mampukah beliau mengambil keputusan yang tepat?
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
