Pasang Surut Partisipasi Politik di Pilkada Kota Medan

Tahun ini Kota Medan baru saja melaksanakan Pemilu 2019, sebelum menjelang Pemilu 2019 muncul persoalan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat yaitu adanya aksi vandalisme berupa coretan mengajak golput di Pemilu 2019, Adapun tulisannya bervariasi, diantaranya, golput aktif coblos semua, golput = coblos semua calon, golput saja dan 2019 kena tipu parpol? bodoh sekali anda, coretan ini dapat dilihat di sepanjang jalan Kota Medan. 

Hal ini sempat menjadi kekhawatiran masyarakat dan lembaga politik dalam mewujudkan partisipasi politik di Kota Medan. Akan tetapi  tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan di Pemilu 2019 (Pilpres/Pileg) cenderung naik yaitu 72% di akibatkan euforia masyarakat dalam memilih Presiden yang berdampak juga pada Pileg di Kota Medan. 

Namun perolehan tingkat partisipasi Pemilu 2019 tidak sejalan dengan partisipasi masyarakat pada Pilwal Medan, terbukti sejak Pilwal pada tahun 2005 sampai 2015 tidak pernah mencapai 50%, bahkan Pilwal 2015 tingkat partisipasi hanya 26,88% yang menjadikan partisipasi terendah di seluruh Indonesia.

Kota Medan sebentar lagi akan menghadapi Pilkada 2020, maka sudah dipastikan bahwa seluruh elemen politik akan memacu mesinnya guna menyongsong pesta demokrasi yang akan di gelar pada pilkada 2020 nanti. Namun rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada 2015 dan aksi vandalisme mengajak golput dapat dijadikan rujukan untuk melihat ancaman golput di Pilkada Kota Medan 2020. 

Asumsi ini juga berkaca pada kinerja Pemko Medan yang selama ini dinilai tidak menciptakan perubahan apapun. Permasalahan -- permasalahan publik seperti kemacetan, jalanan rusak, banjir dan sampah sampai saat ini belum teratasi oleh Pemko Medan. 

Masalah ini akan menciptakan masyarakat menjadi golput pragmatis atau golput ideologis dikarenakan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya akan menghitung faktor untung rugi dan akan menolak untuk memilih karena menganggap seluruh kandidat tidak memiliki kemampuan untuk diberi kepercayaan untuk memimpin.

Kurangnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan figur calon walikota nantinya akan mempengaruhi Pasang surutnya pastisipasi masyarakat pada Pilkada Medan 2020. Penilaian individu terhadap pemerintah tentang apakah pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan akan mempengaruhi masyarakat untuk memilih atau tidak memilih pada Pilkada Kota Medan 2020.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diakibatkan krisis kepemimpinan di Kota Medan dan Jika melihat mantan -- mantan Walikota Medan memiliki reputasi buruk, seperti Walikota Medan periode 2005-2010 Abdilah dan Ramli terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dan menyalahgunakan APBD tahun anggaran 2003-2006. 

Selanjutnya Walikota Medan Rahudman periode 2010-2015 terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kab Tapsel 2005 sebesar Rp 1,5 miliar saat menjabat Pj Sekda Tapsel dan Sampai saat ini Walikota Medan Dzulmi Eldin periode 2015-2020 tidak memiliki prestasi yang cukup mentereng. 

Visi "Medan Rumah Kita" pada kepemimpinan Dzulmi Eldin tidak sesuai harapan dengan kondisi realitas yang ada, Kota Medan masih saja terjebak pada persoalan Kemacetan, jalanan rusak, banjir dan Sampah yang tak kunjung tuntas.