Mohon tunggu...
Faizal Alfa
Faizal Alfa Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Gawat Pilkada Kota Malang, Bagaimana Jika Calon Berstatus "Tersangka" Menang?

26 Juni 2018   06:56 Diperbarui: 26 Juni 2018   08:23 955
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pilkada 2018 akan digelar pada 27 Juni, Saatnya warga di 171 Daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten akan menyelenggarakan Pilkada dalam rangka memilih Kepala Daerah yang akan memimpin dan mensejahterakan Masyarakatnya dalam periode 5 tahun ke depan. 

Hal yang sama akan dialami oleh Kota Malang. Kota dengan sekitar 900 ribu warga ini siap untuk memilih pemimpin baru melalui tahapan Pilkada yang oleh KPU Kota Malang disosialisasikan dengan slogan : Gak NyobloGak Mboiss Kerrr! Selain elektabilitas, fokus pada integritas menjadi isu penting Pilkada Kota Malang.

Satu hal yang menarik dari pelaksanaan Pilkada Kota Malang adalah hadirnya 3 Pasangan Calon yang siap dipilah dan dipilih oleh Warga Kota Malang. Ada Paslon nomor urut 1 Nanda Gudban dan Wanedi atau Menawan, kemudian Paslon nomor urut 2 M. Anton dan Syamsul Mahmud  atau Asiik, serta Paslon nomor urut 3 Sutiaji dan Sofyan Edy atau SAE. 

Pembahasan mengenai elektabilitas menjadi penting dalam momen Pilkada, karena elektabilitas menjadi indikator serta tolok ukur popularitas calon di mata pemilih, namun hal yang tidak kalah penting dan perlu disosialisasikan kepada para calon pemilih yang cerdas adalah  integritas dari pasangan calon.

Seperti kita ketahui bersama, dan telah menjadi pemberitaan luas yang cukup menggemparkan warga Kota Malang dan Indonesia, 2 dari 3 Pasangan Calon yang bersaing pada Pilkada Kota Malang, terjerat kasus suap APBD bersama belasan tersangka lain, yang berujung pada ditetapkannya Nanda Gudban dan M. Anton menjadi tersangka oleh KPK dan kemudian ditahan. Praktis, hal ini menjadikan Sutiaji sebagai Calon Walikota dengan nomor urut 3 menjadi satu-satunya calon yang tidak terjerat kasus korupsi.

www.republika.co.id
www.republika.co.id
Isu integritas menjadi penting, bagaimana jika masyarakat tidak mendapat informasi yang lengkap, tentang bagaimana jika pasangan calon yang berstatus sebagai tersangka kemudian memenangkan Pilkada?

Direktur Eksekutif Perludem , Titi Anggraini menyatakan, bahwa jika calon yang menjadi tersangka terpilih, roda pemerintahan pasti tidak maksimal. Menangnya tersangka di Pilkada, akan berbuah pahit bagi kesejahteraan rakyat, sebab roda pemerintahan jadi terganggu lantaran tergantung pada proses  hukum di peradilan. Masyarakat perlu  tahu siapa yang akan dipilih, kalau tidak, rakyat akan sengsara.

Menurut Ketua KPU Kota Malang, Zainudin, Jika kemudian saat Pilkada, calon yang menang adalah calon yang berstatus  tersangka, maka akan ditetapkan dan dilantik. Persoalan nanti apakah akan diganti, Mendagri yang berwenang memutuskan.

Hal ini memang sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Konsekuensinya tentu  tersangka akan dilantik, digaji, mendapat hak-hak serta fasilitas sebagai Walikota yang menggunakan APBD. Kejadian pemenang Pilkada berstatus tersangka pernah terjadi salah satunya pada 2010 di Boven Digoel, saat Yusak Layuwo memenangkan pilkada, dan dilantik di dalam penjara.

Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, bahwa KPU akan menginformasikan pada masyarakat, status  dari calon, agar masyarakat menilai juga dengan posisi dan status tersebut, masih layak dipilih apa tidak?  Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa bila ada calon kepala daerah berstatus tersangka dan menang, tentu akan menjadi preseden buruk dalam iklim demokrasi.

Maka, saatnya menjadi pemilih yang cerdas, dengan melihat dan menimbang dengan jelas, mana calon walikota malang yang tidak hanya jago dalam mendulang elektabilitas, namun juga memiliki integritas. Sosialisasi mengenai hal ini, relatif mudah dilakukan pada calon pemilih yang berpendidikan dan dapat mengakses  teknologi, namun merupakan tantangan luar biasa untuk kalangan pemilih awam yang tidak mendapat akses informasi yang cukup.

Ketua KPK Saut Situmorang juga menegaskan, bahwa para pemilih diharapkan tidak memilih calon yang terindikasi potensi karakter dan integritas, misalnya yang tersangkut politik uang dan lainnya. Memilih pemimpin harus dengan pikiran dan hati serta perbandingan detail satu calon dengan calon yang lain, yang lebih banyak positifnya daripada negatifnya.

Satu hal penting yang perlu menjadi perhatian kita adalah, KPK tentu tidak ceroboh dan gegabah dalam menentukan status  tersangka. KPK tentu memiliki saksi dan bukti yang dianggap cukup untuk menentukan status  tersangka. Kita juga tentu dapat memantau kinerja dan rekam jejak dari KPK, berapa banyak tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK dan kemudian lolos? Prosentasenya teramat kecil. Standar yang sama juga tentu berlaku saat KPK menetapkan Nanda Gudban dan M. Anton sebagai tersangka.

Apakah penetapan tersangka Nanda Gudban dan M. Anton terkait dengan momen Pilkada? Tentu hal ini memiliki korelasi, karena penetapan status tersangka sebelum Pilkada digelar, justru sebenarnya menjadi berkah bagi warga Kota Malang, sehingga tidak membeli kucing dalam karung, namun justru menjadi informasi yang tegas dan jelas, status dan posisi masing-masing calon walikota.

Warga Kota Malang perlu bijak dan cermat dalam menimbang dan kemudian mengambil keputusan atas hak pilihnya. Tentu akan tidak strategis saat walikota yang terpilih, nantinya digantikan di tengah perjalanan. Kinerja dan pelayanan pada masyarakat tentu berpotensi terganggu, belum reda juga dampak sosial perasaan sebagai warga kota Malang yang sudah malu tercoreng saat kasus korupsi massal di Kota Malang terungkap dan diekspose di media massa. Semangat #MalangBersih dan #2018MalangBersih adalah komitmen besar yang perlu dijaga seksama.

Memang, Mendagri Tjahjo Kumolomenjelaskan bahwa calon kepala daerah dengan status tersangka, jika menang, masih bisa dilantik, namun kepala daerah tersangka itu akan tetap diganti jika ada putusan hukum yang bersifat tetap atau inkrah.

Akhirnya, menjadi relevan pernyataan dari Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, jika calon kepala daerah berstatus tersangka tetap berlanjut,hal ini akan menyebabkan persepsi pemilih terhadap integritas pemilihan menjadi rendah, akibatnya,legitimasi juga menjadi rendah. Hal ini berpotensi mengorbankan pemilih dan legitimasi kepala daerah. 

Selamat memilih Walikota untuk warga Kota Malang. Pilih Yang Bersih, Pilih Yang Lengkap, Pilih yang Memiliki Integritas Jelas.

Ingat, Pilkada Kota Malang, adalah Pilwali, jadi tentu lebih baik memilih yang ada dan siap bekerja walikota nya. Pemilihan Walikota, bukan Pemilihan Wakil Walikota.

Faizal Alfa

Warga Kota Malang, Tinggal di Griya Shanta, Lowokwaru Kota Malang.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun