Assesment dan Merit System sebagai Saringan Rasionalisasi PNS

Wacana kemenpan untuk memPHK satu juta PNS menjadi isu panas yang bergulir dimasyarakat khususnya kalangan PNS itu sendiri, kerap saya mendengar diskusi antar PNS terjadi di beberapa tempat umum, baik di kantor suatu kementerian hingga di tempat umum. Banyak beredar bahwa PNS dengan pendidikan SMP dan SMA akan di pensiun dinikan, ada juga isu bahwa pegawai dengan kinerja rendah yang akan di pensiun dinikan. Polemic ini terus berguir hingga wakil presiden RI bapak Jusuf Kalla pun turut berkomentar, bahwa istilah PHK itu tidak tepat dan salah, beliau berpendapat bahwa lebih baik mengalir saja hingga waktu pensiunnya tiba. Selaras pendapat bapak Jusuf Kalla kalangan DPR pun juga akan memanggil Menteri Yuddy terkait dengan polemic ini

Namun demikian kita faham bahwa kemeterian pendayagunaan aparatur Negara(kemen PAN) sedang melakukan penataan SDM pemerintah untuk mendorong percepatan Reformsi Birokrasi untuk mendapatkan pegawai yang betul betul tepat di posisi itu (right man on the right place).Sehingga pemetaan pegawai berdasarkan kompetensi, kinerja dan produktifitas akan dilakukan, nah apabila ditemukan pegawai dengan kompetensi, kinerja dan produktifitas yang rendah itulah yang akan di “rasionalisasi”.

Ada apa dengan kinerja Pegawai Pemerintah?

Suwini Tono dalam opininya berjudul birokrasi bunglon, menjelaskan bahwa gema revolusi mental banyak terdengar di kantor-kantor instansi pemerintah. Beberapa telah berubah dan bergerak mewujudkan pelayanan cepat dan bersih namun secara keseluruhan masih belum, beliau menganalogikan dengan bunglon, seolah-olah berubah tetapi hakikatnya masih tetap sama.

Assesment solusi mendapatkan Pejabat yang tepat?

Hampir semua kemeterian memberlakukan lelang terbuka untuk suatu jabatan ditingkat eselon 1 maupun eselon 2, pesertanya boleh dari instansi mana saja asalkan memenuhi beberapa kriteria seperti kepangkatan dan relevansi pekerjaan sebelumnya. Kemudian seluruh calon peserta akan mengikutiassessment. Nah yang mendapatkan kriteria dapat disarankan yang akan direkomendasikan menduduki jabatan itu? Pertanyaannnya sudah tepatkah? Artinya apakah orang tersebut memang the right man on the right place ternyata tidak selalu. Dalam sebuah kegiatan yang saya ikuti ternyata hasil assessment belum tentu mendapatkan SDM yang terbaik. Sebab ada calon yang berasal dari bagian penelitian dan pengembangan atau dari bagian perencanaan yang terbiasa menganalisa dan sangat baik dalam assessment kemudian di tempatkan ternyata kewalahan menghadapi bergabagi persoalan dilapangan. Sementara calon yang berpengalaman di lapangan kemudian harus jatuh bangun dalam assessment ternyata dianggap bukanlah calon yang tepat.

Memang dalam situasi dan budaya birokrasi di Indonesia yang masih berorientasi dilayani menjadi sulit untuk mencapai kondisi ideal sesuai dengan harapan sebab “mind set” yang sudah terbentuk di masayarakat bahwa kalau berurusan dengan instansi pemerintah itu harus ada “pelican” kalau tidak maka akan lama. Hal ini menjadikan PNS yang punya karakter baik pun sulit untuk terlihat. Kalau dia bisa melakukan pendekatanlah yang dianggap berhasil.

Sehingga menurut hemat saya pemerintah memang perlu membuat sistem penataan pegawai instansi pemerintah tapi sesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada di Indonesia, tidak mencontoh sistem dari Negara maju, sebab objek yang dilayani juga berbeda. Merit sistem bagus tapi kita juga tidak bisa menafikkan bahwa senioritas juga pelu untuk membuat tim kerja lebih solid karena ada yang “dituakan”.