Relasi Kekuasaan & Matinya Oposisi

Adanya kesenjangan pendidikan yang warga negara dapatkan, membuat SDM kita masih dalam rute yang itu-itu saja. Tapi paling tidak ada tanggung jawab juga yang melekat pada perguruan tinggi atau para akademisi yang terlibat dalam penelitian dan aktivitas akademis untuk bersama-sama memberikan pendidikan politik agar masyarakat tidak gampang di propaganda oleh mereka yang terlibat dalam relasi kekuasaan. Memperhatikan grassroot dan menjawab apa yang menjadi keluh kesah akar rumput. Bukan malah sebaliknya, merasa ekslusif untuk terjun di masyarakat. Saya mengingat jelas apa yang dikatakan oleh Tan Malaka bahwa; "bila kaum muda terpelajar menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dalam masyarakat yang melakukan kerja-kerja konkret, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali" Artinya, semakin tinggi pengemabangan ilmu pengetahuan itu didapatkan maka semakin besar juga tanggung jawab yang melekat pada diri. Paling tidak, sesuai dengan pembukaan tulisan saya dalam paragraph pertama untuk memastikan bahwa para akademis itu tidak ikut-ikutan menjadi monster bagi rakyat yang termajinalkan hanya karena sebuah kue dari kekuasaan tiada lain jabatan.

Dalam sistem presidensil seperti saat ini, Oposisi memiliki peran krusial sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah. Oposisi bukan sekadar kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kontrol terhadap kebijakan yang dibuat. Matinya oposisi, partai atau dalam parlemen, baik secara simbolis maupun secara faktual, menimbulkan berbagai masalah yang mengancam kelangsungan demokrasi. Perlu di refleksikan bahwa, salah satu tujuan pendanaan parpol lewat APBN adalah untuk menguatkan demokrasi dalam negara. Maka dari itu, ia harus berbanding lurus dengan apa yang menjadi kenyataannya.

Manusia hidup ketika ia masih mempunyai harapan. Maka harapannya,dalam sistem kepemimpinan yang baru ini 2024-2029 perlu adanya partai yang betul-betul menyerap aspirasi masyarakat dan berdiri paling depan ketika masyarakat di perhadapkan dengan ketidakadilan, dan sigap dalam ikut serta menentukan rel kebijakan. Selain itu meminimalisir tindakan-tindakan imoral kekuasaan juga mewujudkan check and balance agar kebijakan yang di peroleh pure demi kepentingan masyarakat luas. Prabowo sebagai nahkoda harus tegas dan jelas dalam membawa arah kapal tua ini kemana selanjutnya tidak hanya sebatas pidato kenegaraan saja. Walaupun agak pesimis ketika melihat kabinet yang sekarang terlalu gemuk, karena konsekuensi dari kemenangan elektoral. Yang jelas kabinet yang beberapa di isi oleh ahli nya saat ini, Tidak menjadi apa yang di katakan romo mangun dalam majalah prisma, bahwa ketika di tanya 4x4 mereka menjawab 20 untuk merasionalkan kepentingan kekuasaan. Singkatnya, tidak menjadi INTELEKTUAL KELAS KAMBING !