Dalam salah satu putaran debat calon presiden pada pemilihan umum 2014, calon presiden Joko Widodo bertanya kepada calon presiden Prabowo Subiyanto: "Bapak Prabowo, kami ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat, peran TPID. Terima kasih." Sebelum menjawab, Prabowo terlebih dahulu bertanya balik kepada Jokowi: "Apa singkatan TPID, Pak Jokowi?" Hadirin mendadak sontak tertawa.
Sebagai gubernur DKI Jakarta dan mantan walikota Solo, tentu saja Jokowi tahu benar apa itu TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah). Tim ini dibentuk sebagai upaya untuk meredam inflasi, terutama yang bersumber dari sisi penawaran (supply) seperti gangguan produksi, hambatan distribusi, dan akibat kebijakan pemerintah, misalnya pengenaan kuota impor.
Dari sisi permintaan, tanggung jawab lebih berada di pundak Bank Indonesia.
Peraga menunjukkan skema koordinasi dan peranan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.
Presiden Joko Widodo tampaknya sangat peduli terhadap keberadaan TPID. Pada 4 Agustus  kembali Presiden memberikan pengarahan di hadapan peserta rapat koordinasi nasional TPID VII yang sebagian besar pesertanya adalah gubernur, bupati, dan walikota.
Bahan makanan masih kerap menjadi penyumbang terbesar inflasi di Indonesia. Jika harga bahan makanan terjaga, inflasi bisa ditekan dan lebih stabil di kisaran 3 persen sampai 4 persen. Itu pun tergolong tinggi jika dibandingkan dengan inflasi di negara-negara tetangga.
Harga beberapa komoditas hampir selalu menjadi penyumbang inflasi terbesar di kelompok bahan makanan, antara lain: beras, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, bawang.
Pemerintah menerapkan pengaturan yang tidak optimal untuk beberapa komoditas yang diimpor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Ketika harga beberapa komoditi di pasar internasional turun, justru harga di dalam negeri cenderung naik terus menerus. Contohnya beras, jagung, daging sapi, dan gula. Pengaturan impor menimbulkan beragam praktek pemburuan rente.
