Kalau sudah sesat pikir dan salah kaprah tentang pemahaman dasar atas suatu masalah, hampir pasti seterusnya bakal semakin tersesat. Kalau sudah tersesat masih keras kepala, niscaya tak akan tahu lagi jalan keluar dari rimba kesesatan. Begitu kira-kira yang dialami segelintir anggota Timwas Century DPR.
Bayangkan, segelintir orang itu meyakini penyetoran triliunan rupiah dana dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century dilakukan secara fisik. Padahal, setoran tunai bukan dalam bentuk tunai fisik atau cash. Dana bailout ditransfer oleh LPS secara tunai, bukan uangnya dibawa LPS ke Bank Century secara fisik. Kalau anggota Timwas sedikit berinisiatif saja, dia dengan mudah mendapatkan bukti setoran atau transfer tunai itu. Timwas punya kuasa untuk mendapatkannya bukti setoran itu.
Karena keyakinan segelintir anggota Timwas yang nyata-nyata salah itu, tak heran pikiran mereka merembet ke mana-mana. Antara lain kecurigaan uang mengalir ke berbagai pihak secara fisik.
Kecurigaan serupa juga menghinggapi Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagaimana termaktub dalam tulisannya di Kompasiana:
"Saya bingung juga, mengapa uang dikeluarkan hari Sabtu-Minggu? Mau kemana uang dikeluarkan hari Sabtu? Bukannya bank-bank tidak ada yang buka? Lari kemana uang itu?" (http://kom.ps/AFboQb)
Pertanyaan "Lari kemana uang itu?" sebetulnya tak perlu disampaikan jika Pak JK mau sedikit berusaha mengetahui informasi sederhana ini. Pakai akal sehat saja. Semua bukti setoran dengan mudah bisa diminta kepada LPS atau BPK. Timwas DPR pun sudah tentu telah memilikinya.
Karena dana bailout dilakukan dengan cara transfer, maka tak mungkin terjadi pada hari libur (Sabtu-Minggu) sebagaimana diyakni Pak JK. Kenyataannya, berdasarkan bukti otentik, transfer pertama dilakukan hari Senin, 24 November 2008.
Kalau sejak awal niatan Timwas hendak mengetahui secara tuntas aliran dana Century, cara paling ampuh adalah dengan audit forensik seperti yang pernah dilakukan pada kasus Bank Bali yang menjerat Akbar Tanjung. Audit forensik yang dilakukan oleh PwC akhirnya menemukan cek (bukan uang tunai secara fisik atau cash) yang diterima oleh Akbar Tanjung. Dalam kesaksian saya di DPR di depan Timwas, saya telah mengusulkan audit forensik itu. Alih-alih melakukan audit forensik, anggota DPR langsung menelusuri dugaan kucuran dana ke sejumlah orang. Hasilnya nol besar.
Kalau masih keras kepala, tak mau mengakui kesalahan, yang tersisa adalah fantasi, cerita-cerita rekaan.
