A. Pembahasan Kasus Admin Twitter KAI Commuter Disanksi Akibat Ngegas Balas Aduan Pelecehan Seksual
Admin akun Twitter resmi PT KAI Commuter @commuterline sempat menjadi perbincangan netizen. Admin Twitter dinilai membua kesalahan dalam merespons keluhan adanya dugaan pelecehan seksual dari rekan pengguna KRL. "BTW kejadian nya di alami sama temen Mba kan.?? Bukan sama Mba nya ?? kenapa Mba ga langsung Lapor Polisi aja mbanya.? dan kalo lapor polisi si mba nya pun harus ada bukti..," tulis admin akun Twitter @commuterline.
Cuitan admin tersebut kemudian di-retweet oleh salah satu netizen. "Temen gue posting kalo temennya kena pelecehan seksual di commuterline. Begini tanggapan admin @commuterline. S*cks udah dihapus, takut dipecat kali.." tulis akun @twinklettstar.
KAI meminta maaf atas kesalahan respons melalui akun twitter resmi @commuterline yang membalas cuitan rekan korban. "Atas kesalahan tersebut, KAI Commuter langsung mencabut akses operator akun yang menulis balasan tersebut," ujar Vice President Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba saat dikonfirmasi, Minggu (6/6/2021) siang. Anne menambahkan, pihak KAI Commuter akan memproses dan memberikan sanksi lebih lanjut kepada admin akun Twitter tersebut. Anne menyebutkan, KAI Commuter telah menghubungi kembali rekan korban dan korbanuntuk upaya-upaya lanjutan atas peristiwa tersebut. "Permohonan maaf terhadap kesalahan respons melalui twitter tersebut telah diterima oleh pelapor," tambah Anne.
Anne menegaskan, KAI Commuter juga akan menemui korban dan pelapor untuk menindaklanjuti peristiwa dugaan pelecehan seksual yang dialami penumpang. Adapun dugaan pelecehan seksual terjadi di KRL KA 1452 tujuan Cikarang pada Jumat (4/6) pukul 19:00 WIB. Kejadian tersebut sudah dilaporkan dan ditangani petugas di Stasiun Jatinegara segera usai kejadian.
B. Analisis Kasus Admin Twitter KAI Commuter Disanksi Akibat Ngegas Balas Aduan Pelecehan Seksual
Kasus admin Twitter PT KAI Commuter yang dihukum akibat menanggapi aduan pelecehan seksual di KAI menimbulkan berbagai pertimbangan dari perspektif corporate governance dan human relations. Analisis lengkap dapat dibagi menjadi beberapa aspek:
1. Corporate
- Perusahaan seharusnya memiliki kebijakan yang jelas terkait penggunaan media sosial oleh karyawan. Hal ini termasuk dalam menanggapi aduan atau komentar dari pelanggan. Kebijakan ini harus menekankan pentingnya kesopanan, profesionalisme, dan keterbukaan.
- Respons terhadap aduan di media sosial dapat berdampak besar pada reputasi perusahaan. Tanggapan yang tidak tepat atau kurang sensitif bisa merusak citra perusahaan dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai sosial dan etika.
- Kasus ini mencerminkan pentingnya manajemen krisis yang efektif. Perusahaan harus memiliki tim yang terlatih untuk menangani situasi yang sensitif di media sosial dengan cepat dan tepat. Keterlambatan atau respons yang tidak memadai dapat memperburuk situasi.
2. Human Relations
- Penting bagi perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan media sosial yang bijak. Karyawan perlu memahami dampak dari setiap tindakan dan respons mereka di media sosial terhadap citra perusahaan.
- Kasus ini menyoroti pentingnya dukungan psikologis bagi karyawan yang mungkin mengalami tekanan atau stres dalam menangani aduan atau situasi yang sensitif di media sosial. Perusahaan harus menyediakan sumber daya dan dukungan yang cukup bagi karyawan dalam menghadapi situasi seperti ini.
- Perusahaan harus memiliki sistem penghargaan dan hukuman yang jelas terkait perilaku karyawan di media sosial. Tindakan disiplin seperti sanksi yang diberikan pada admin Twitter PT KAI Commuter adalah contoh dari penerapan konsekuensi yang sesuai terhadap pelanggaran kebijakan perusahaan.
Paper ini adalah Tugas mata kuliah Corporate & Human Relation, Dosen Pembimbing Bapak Elpa Hermawan S.IKom, MM, Jurusan Ilmu Komunikasi, Kampus Universitas Bina Sarana Informatika.