Kehadiran perusahaan di tengah masyarakat tentu membawa dampak-dampak tertentu, baik yang menguntungkan masyarakat maupun merugikan. Menguntungkan masyarakat ketika perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut memberikan dampak-dampak positif dan berguna bagi kehidupan masyarakat: memperbaiki akses jalan; memberdayakan kelompok tani; memberi kontribusi pada perayaan-perayaan agama ataupun adat; mensponsori kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan; hingga memberdayakan anak-anak muda.
Merugikan masyarakat ketika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya pada kehidupan masyarakat sekitar: akses jalan dibiarkan rusak; menjaga jarak dengan masyarakat; tidak aktif berkontribusi pada kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat; tidak peduli dengan pelestarian lingkungan dan sebagainya. Lazimnya kondisi seperti ini tidak kemudian menimbulkan protes dari warga masyarakat karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait tanggung jawab sosial perusahaan.
Maka dari itu, mari bersama-sama memahami tanggung jawab sosial perusahaan atau yang umum disebut CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa fokus pembicaraan kita adalah pada perusahaan-perusahaan plat merah (BUMN). Lebih khusus lagi pada perusahaan-perusahaan negara yang beroperasi pada sektor Sumber Daya Alam (SDA). Misalkan, perusahaan-perusahaan sektor geotermal (PLTP).
Menurut peraturan perundang-undangan, setiap perusahaan diwajibkan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 UU Perseroan Terbatas tersebut mengatur bahwa:
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepa tutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perhatikan bunyi ayat (1) diatas. PLTP tentu termasuk dalam kategori perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UU ini kemudian dikonkretkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Di dalam PP 47 Tahun 2012 ini kemudian diatur secara jelas mengenai cakupan wilayah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Perhatikan Pasal 3 PP 47 Tahun 2012 berikut:
(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.
