Dengan demikian, para pejabat terkait (stakeholders) harus selalu melakukan perencanaan, pelaksanaan hingga pengoperasian geotermal secara matang. Terutama pada tahap perencanaan, negara melalui perusahaannya harus benar-benar melakukan kajian-kajian serius terhadap dampak-dampak buruk yang ditakutkan.Â
Kewajiban dan Kekuasaan Negara
Dampak-dampak buruk pembangunan dan pengembangan proyek strategis nasional geotermal, tidak kemudian membuat negara lalai dengan kewajiban dan kekuasaannya dalam hal memperjuangkan kesejahteraan rakyat.Â
Sebagaimana diamanatkan konstitusi negara yakni Alinea Keempat UUD 1945 tentang tujuan bernegara yang salah satunya kesejahteraan umum, maka negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah konstitusi tersebut. Geotermal yang diniscayakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak juga wajib terus diupayakan negara.
Untuk melaksanakan tujuan kesejahteraan umum sesuai amanah UUD 1945 maka Pasal 33 UUD 1945 secara terang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk perekonomian negara.Â
Listrik sebagai kebutuhan hajat hidup orang banyak wajiblah dikuasai negara. Sebagai perusahaan negara yang mengurusi kelistrikan negara, PLN mengemban tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ketentuan Pasal 33 ayat (2) di atas, bermakna bahwa konstitusi negara Indonesia mewajibkan negara untuk menguasai cabang-cabang produksi penting termasuk listrik untuk kemajuan dan kesejahteraan negara.Â
Lalu terkait sumber daya alam yang ada di dalam bumi wilayah NKRI secara konstitusional juga ditegaskan bahwa dikuasai negara dan diperuntukan kemakmuran rakyat. Perhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berikut: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Â
Pasal ini bermakna bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung pada bumi Indonesia dikuasi negara agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu pula kaitannya dengan kekayaan energi panas bumi di Indonesia harus dikuasai negara untuk digunakan bagi kesejahteraan umum.Â
Terkait kewajiban dan kekuasaan negara, dapat dipahami bahwa UUD 1945 telah memberikan kewajiban sekaligus kekuasaan kepada negara untuk memajukan kesejahteraan umum rakyat Indonesia.
Menjadi Dilema Pembangunan
