Kondisi ini diperparah dengan fakta masih rendahnya peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency International. Pada 2023, Indonesia hanya mendapat skor 34 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara. Angka tunggakan perizinan di berbagai sektor juga masih tinggi, mencapai 30% pada 2022 lalu menurut catatan Kemenko Perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa belenggu mindset dan budaya lama dalam birokrasi belum terlepas, meskipun berbagai upaya reformasi terus dilakukan. Melepaskan kungkungan mindset dan budaya kerja lama merupakan keharusan mendesak yang tak bisa ditunda lagi. Tanpa perubahan mendasar dari dalam, segala capaian seperti GovTech INA Digital akan menjadi kepingan puzzle yang terpisah dan tidak utuh. Akademisi reformasi birokrasi Taufik dari UGM menegaskan, "Reformasi birokrasi bukan sekadar peningkatan sistem dan regulasi, tetapi lebih jauh lagi harus menyentuh transformasi nilai, etika, serta kapasitas SDM aparatur sipil negara itu sendiri."
Untuk mewujudkan reformasi birokrasi secara holistik dan berkelanjutan, beberapa langkah strategis perlu ditempuh. Pertama, melakukan rekonstruksi nilai-nilai melalui program pelatihan, penyegaran, dan penguatan etika profesi bagi seluruh ASN dari tingkat pusat hingga daerah. Kedua, membangun pola kepemimpinan yang reformis dan memberi ruang luas bagi ide-ide inovatif serta partisipasi pegawai dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menerapkan mekanisme pengawasan independen oleh pihak eksternal serta tersedianya saluran pelaporan pelanggaran yang aman dan terlindungi. Keempat, merevitalisasi sistem manajemen ASN berbasis kinerja dan merit dengan menerapkan reward dan punishment yang jelas dan tegas. Ini penting untuk memupuk budaya kerja yang produktif, profesional, dan berorientasi hasil. Kelima, mengedepankan pemanfaatan teknologi digital seperti GovTech INA Digital guna meningkatkan efisiensi, menekan peluang penyimpangan, serta memperluas partisipasi warga dalam pemantauan kinerja birokrasi.
Singkatnya, jalan menuju birokrasi yang modern, efisien, berdampak, dan berkelas dunia hanya akan terwujud dengan menyatukan transformasi digital melalui inovasi seperti GovTech INA Digital dengan reformasi fundamental pada tata nilai, budaya kerja, pengelolaan SDM aparatur sipil negara secara berkelanjutan dan menyeluruh. Hanya dengan pendekatan holistik seperti inilah Indonesia dapat meninggalkan bayang-bayang birokrasi yang berbelit, koruptif, dan tak profesional menuju pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berintegritas tinggi sesuai dengan tuntutan zaman.
