Mohon tunggu...
Faiqoh NurulHikmah
Faiqoh NurulHikmah Mohon Tunggu... Dosen - Dosen Universitas Moch Sroedji Jember

Saya adalah Dosen dari Universitas Moch Sroedji Jember. Saya aktif menulis artikel di berbagai media massa dan di jurnal kampus saya menjadi Chief Editor dalam SRODJA (Sroedji Journal Administration). Oleh sebab itu, saya ingin berbagi ilmu pengetahuan disini karena saya tertarik dalam bidang menulis dan membaca.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Diskursus Teori dan Praktik Ekonomi Politik III

15 Oktober 2024   13:54 Diperbarui: 15 Oktober 2024   14:15 26
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kondisi Petani dengan keterbatasan yaitu good Will dari government menjadi perhatian pemerintah sangat serius. Terus terang dari sekian puluh tahun kepemimpinan belum bisa mengatasi masalah harga beras di Indonesia malahan menjadi naik terus dan seharusnya hal ini petani diuntungkan. Namun tidak demikian, petani menjadi belum sejahtera. Masalahnya terletak pada harga terakhir yang dibeli oleh tengkulak dari petani. Harga jual ke pasar menjadi lebih tinggi. Seharusnya jika harga beras tinggi maka dari petani juga tinggi menciptakan kemakmuran yang seimbang. Wajar jika petani sejahtera menjadi ironi semata.

Implementasi kebijakan dari George Edward III Yang salah satunya ada pada komunikasi dari top down atau bottom up yakni dari pemerintah atas kepada pemerintah bawah dan sebaliknya. Ini seharusnya menjadi terkoordinasi dengan baik apa yang menjadi penyebab harga beras menjadi mahal bahkan naik lagi. 

Banyak konsultan dan profesor yang bisa membantu sebenarnya, yang sebenarnya bisa menjadi detektif secara rahasia agar penyebab harga beras menjadi mahal. Butuh kawalan dari pemerintah baik dalam operasi pasar daerah sampai ke tingkat pasar tradisional di desa. Sehingga para pejabat terlibat semua mulai dari presidennya sampai kepada kepala desa. Mafia pasar  dalam menentukan harga di pasaran  akan menjadi salah satu pertimbangan penting.

Desa yang merupakan penopang kehidupan di kota karena hasil sumber daya sebagian besar dari sana oleh karenanya kementrian desa dengan hal ini harus serius sampai kepada tingkat desa melakukan aksi-aksi nyata dirasakan oleh petani sejahtera. 

Lebih simple lagi instrumen dari pusat harus mengatur dan mengurus memberi kekuatan kepada desa untuk mengatur kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tata kelola dari Max Weber konsep birokrasi masih hirarki namun tidak masalah karena semua berfungsi dengan baik sesuai tugas pokok fungsinya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun