Diskursus Teori Ekonomi Politik

Diskursus Teori Ekonomi Politik

Di hari Sabtu Perkuliahan dari dosen kedua, saya diajarkan oleh Dosen Pengampu bernama Bapak Adhitya Wardhono, Ph.D.

Disini saya akan menuliskan tentang bagaimana Ekonomi Politik dibicarakan. Mulai dari zaman Teori dari Adam Smith, Richard, Keynesians, ahli ekonomi yang mempengaruh politik, dan sampai pada kelembagaan (institusi) yang sifatnya mempunyai aturan atau tata tertib yang diberlakukan. Peran Negara menjadi penting dalam hal ini untuk mengevaluasi dan mengawasi jalannya Walfare (kesejahteraan).

Misalnya Warung Madura yang banyak di Jakarta bersporadis menentukan tumbuh kembangnya perekonomian di Jakarta. Sampai diberlakukan tidak boleh membuka warung kelontong dua puluh empat jam. Hal ini dikarenakan akan menyaingi Indomaret dan Alfamart di sekitarnya. Namun kegigihan orang Madura tidak menimbulkan patahnya semangat ketika adanya larangan dari pemerintah yang sepihak ini. Karena orang Madura meyakini dari teori Adam Smit yaitu Invisble Hand. Yang artinya bahwa rezeki tidak akan tertukar. Secara pemikiran dan kelakuan sebenarnya sudah ada yang mengatur keseimbangan dalam hal perekonomian. Maka, saya menjelaskannya dengan penggunaan konsep Adam Smith.

Fenomena yang tidak kalah menariknya juga dialami oleh petani. Mereka mengalami pasang surutnya harga karena tidak tanggung-tanggung biaya yang dikeluarkan menjadi petani apalagi petani tembakau sangat melelahkan. Mulai dari Produksi, Distribusi dan sampai ke konsumsi. Belum lagi iklim atau cuaca serta ketersediaan pupuk yang tidak menentu dan harga yang sering kali tidak memihak dibandingkan dengan biaya, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan tidak sebanding dengan perjuangannya. Jalan satu-satunya Pemerintah sebagai lembaga atau institusi yang menguasai regulasi harus berperan aktif dalam melindungi hasil panen dari petani sampai kepada penjual. Barulah petani kita akan lebih sejahtera.

Penyebab harga beras dengan kesejahteraan dan petani kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah:

-masalah pupuk dengan pembelian yang mahal dan langka

- peran pemerintah seharusnya andil dalam menentukan harga pupuk yang mahal dan harga jual

- kedaulatan pangan kaitannya dengan lumbung padi (distribusi pupuk ada pada problem kelembagaan) kaitannya dengan KUD (Koperasi Unit Desa) di zaman dulu sampai kepada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Adanya intervensi kekuasaan bisa mengatur sampai ke teknis. Tetapi kenyataannya pemerintah diatur pihak ketiga. Sehingga menyebabkan harga pupuk mahal yang dibeli oleh petani. Sehingga Lumbung padi belum bisa tercapai. Seharusnya BUMDES bisa berfungsi dengan baik namun tidak demikian yang transactional dipengaruhi oleh kepentingan politik pejabat desa. 

Beda halnya dengan survival orang Madura yang dibangun dengan karakter Santri yang militan terhadap tempaan dari persaingan pasar di Jakarta. Talenta pekerja keras, ide, dan spill over (taretan dibik) menyebabkan banyak orang Madura yang hijrah membuka warung kelontong di sana. Transformasi ini harus dilindungi oleh pemerintah.

Pendirian Indomaret dan Alfamaret seharusnya tidak berdekatan dengan pasar tradisional. Namun pada akhirnya meski demikian tetap saja mereka mencari akal untuk berbeda nama yang dapat tumbuh perekenomian mereka agar tidak ditolak oleh pemerintah. Karena didukung oleh para mafia yang ada dari income kurang lebih dari satu milyar. Para mafia menjadi ancaman tersendiri karena terstruktur dengan di dukung kecanggihan teknologi (beraplikasi).

Pemerintah yang bisa memberikan hak dan Penalti kepada para pemain nakal di pasaran harus mengambil alih hal ini. Agar cita-cita negara Indonesia menjadi Negara agraris menjadi kenyataan. Tidak hanya retorika saja, melainkan aksi nyata yakni perubahan yang dirasakan lebih baik kepada masyarakat utamanya petani. Ke depannya Lumbung Padi dan semangat ke gotong-royong bisa terus dilaksanakan. Di situlah Indonesia akan kuat semangat dan Patriotismenya.