Melaksanakan wajib lapor membutuhkan waktu dan ketaatan tatalaksana tersendiri, laporan dapat dilakukan sendiri oleh yang mendiagnosa (dokter atau perawat) ke puskesmas dan dinas kesehatan, atau ada petugas puskesmas yang secara rutin berkunjung kefasyankes mengkoleksi laporan, atau melalui aplikasi bila tersedia.
Fakta yang ada menunjukkan "Wajib lapor" dari fasyankes diluar puskesmas belum berjalan sebagaimana mestinya, banyak fasyankes business as usual terhadap pasien TBC, sehingga puskesmas tidak mengetahui adanya pasien TBC diwilayah kerjanya, atau puskesmas telah terima laporan namun tidak menindaklanjuti.
Kasus diatas terjadi di Jakarta yang memiliki fasilitas yang mumpuni, baik fasyankes, SDM terlatih, dan lain lain sarana pendukung yang dibutuhkan, namun tetap saja tidak ada kunjungan petugas puskesmas ke rumah pasien. Konsekuensi logisnya berbuntut panjang, sumber tidak ditemukan, sehingga penularan terus terjadi (dapat menularkan kepada 15-20 orang dalam setahun), Â ruang serumah yang kontak erat tidak dapat perlindungan sehingga berisiko tertular.
Hanya satu contoh kasus saja sudah dapat menjelaskan sebagian penyebab mengapa kasus TBC tetap tinggi, tentunya disamping itu masih ada sebab lain seperti pasien yang tidak taat berobat, pasien drop out, dan lain lain. Oleh karena itu dibutuhkan ketaatan terhadap tatalaksana pengendalian TBC disertai monitoring dan evaluasi yang ketat.Â
Saat ini menurut sumber Kementerian Kesehatan ada perubahan aplikasi PeduliLindungi menjadi SATUSEHAT, terbuka peluang untuk memasukkan slot khusus pengendalian TBC, yang akan mempermudah sistem pelaporan, penelusuran kontak investigasi kasus, dan mengurangi under reporting, dengan demikian akan mempercepat proses pengendalian/eliminasi TBC di Indonesia. Semoga Â
