14 tahun yang lalu, pada tanggal 29 Mei tahun 2006, tragedi blow out terjadi pada pengeboran Sumur Banjarpanji 1, yang terletak di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Perut bumi seperti bisul yang meletus, namun yang dikeluarkan bukanlah nanah namun lumpur panas bercampur gas yang kemudian ternyata semakin tidak terkendali.
Tidak sampai satu semester, lumpur lapindo sudah menenggelamkan sebagian area pemukiman, pertanian, dan industri di tiga kecamatan, yaitu Porong, Tanggulangin, dan Jabon.
Sebanyak empat desa di lahan seluas 400 hektare (ha) terdampak langsung dari semburan lumpur panas itu.
Pada tanggal 8 Septemper 2006, terbit Keppres No 13 tahun 2006, tentang pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo, yang diketuai oleh Menteri ESDM.
Tim ini bertugas memikirkan tentang upaya penyelamatan penduduk di sekitar daerah bencana, serta memperhitungkan resiko yang paling kecil bagi lingkungan hidup.
Hasilnya, pada tanggal 22 Maret 2007, Â Peta Area Terdampak berhasil dirampungkan oleh Tim, peta tersebut punya peranan penting dalam penanganan tragedi tersebut dikemudian hari
Menimbang luasnya dampak semburan lumpur Sidoarjo mka pada 18 April 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Diharapkan dengan adanya BPLS maka persoalan lumpur lapindo dapat ditangani melalui kebijakan nasional yang lebih komprehensif.
Kemudian Perpres BPLS itu ternyata harus diubah hingga lima kali, hal ini sebagai akibat dari kondisi semburan yang tak kunjung henti.
Peta Area Terdampak yang dibuat pada tahun 2007 itu terpaksa ditinjau ulang dan terus disesuaikan dengan dinamika kejadian di lapangan hingga tahun 2017 dimana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo akhirnya resmi dibubarkan.
Setelah Presiden Jokowidodo menandatangani Perpres No 21 Tahun 2017 tentang pembubaran BPLS, bukan berarti peranan pemerintah berhenti di sini. Biaya penanganan bencana lumpur di Sidoarjo sampai kini pun ternyata masih dialokasi dalam APBN TA 2020.
