Geliat Ekonomi di Pesta Demokrasi

Gelaran pesta demokrasi tinggal hitungan hari, tidak sampai sebulan lagi. Pesta demokrasi kali ini terasa berbeda dari sebelum-sebelumnya. Pasca bergulirnya reformasi, baru kali ini pemilihan presiden (pilpres) dibarengkan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan anggota DPD RI.

Ingar bingar masyarakat menyambut momen lima tahunan ini tidak hanya muncul pada obrolan santai di kedai kopi, tapi bahkan telah sampai pada fase adu argumen dan perang opini di media sosial.

Dibalik euforia masyarakat menghadapi momen pilpres dan pileg ini, sejatinya ada yang luput dari perhatian kita, yaitu bahwasanya gelaran pilpres dan pileg ini memberikan dampak positif bagi menggeliatnya perekonomian negeri ini. Ini sekaligus menjadi jawaban atas pendapat sebagian kalangan yang beranggapan bahwa pelaksanaan pilpres dan pileg ini menghambur-hamburkan uang negara yang terkesan tidak memberikan manfaat ekonomi sedikitpun.

Perlu dipahami bersama, bahwasanya biaya terkait pelaksanaan pesta demokrasi ini tidak hanya berasal dari uang negara yang bersumber dari APBN, tapi juga dari para caleg DPR RI, DPRD maupun calon anggota DPD RI. Tidak menutup kemungkinan, biaya yang lebih besar justru berasal dari kantong pribadi para caleg.

Nominal Biaya
Tercatat anggaran sebesar 24,8 triliun rupiah digelontorkan dari APBN untuk menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Angka ini meningkat 700 miliar rupiah dari biaya serupa pada pilpres dan pileg pada  tahun 2014. Besaran anggaran sebesar itu dialokasikan kepada lembaga/institusi penyelenggara dan pendukung pelaksanaan pilpres dan pileg yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK), Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian RI (Polri).

Anggaran sebesar 24,8 triliun tersebut, oleh lembaga/institusi yang telah disebutkan tadi, akan dibelanjakan dan bentuk barang dan jasa. Sampai di sini saja sudah memberikan gambaran jelas bahwa penyelenggaran pilpres dan pileg ini telah memberikan dampak positif bagi perekonomian, karena terjadi transaksi ekonomi antara institusi/lembaga penyelenggara pemilu dengan penyedia barang dan jasa.

Fakta lain yang memberikan gambaran efek positif bagi perekonomian berasal dari pileg. Pileg kali ini akan memperebutkan 575 kursi legislatif untuk DPR RI dan 19.817 DPRD dan juga 136 anggota DPD RI. Tentu saja calon yang mendaftar sebagai anggota legislatif dan DPD RI melebihi kuota yang tersedia. Sebutlah untuk tiap kursi DPR RI diperebutkan oleh 5 (lima) caleg saja, maka akan ada 2.875 caleg yang berkompetisi memperebutkan kursi ke senayan.

Sebuah lembaga riset, Prajna Research Indonesia merilis hasil surveynya yang menyebut besaran biaya yang harus disiapkan oleh para caleg ketika ingin maju sebagai wakil rakyat. Untuk caleg DPR RI, berada pada kisaran 1-2 miliar rupiah. Itupun dinilai masih minim sekali, bahkan bisa lebih dari itu. Katakan sebesar 2 miliar rupiah, maka akan ada total 5,75 triliun rupiah yang digelontorkan para caleg. Secara agregat, tentu ini bukan nominal yang sedikit.

Lebih fantastis lagi nominal yang digelontorkan para caleg DPRD, dengan asumsi tiap kursi juga diperebutkan oleh 5 caleg saja, maka akan ada 99.085 caleg yang berkompetisi. Dan masih menurut Prajna Research Indonesia, biaya pencalonan berada pada kisaran 250 juta -- 1 miliar rupiah. Jika diambil nilai 500 juta rupiah sebagai nilai biaya pencalonan, maka total nominalnya mencapai 49,5 triliun rupiah.

Jika digabungkan, total nominal biaya pencalonan DPR RI dan DPRD 55,25 triliun rupiah. Belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh para calon anggota DPD RI. Tentu angka tersebut angka perkiraan, bahkan bisa lebih dari itu, sebagaimana disampaikan Sofyan Herbowo, Direktur Prajna Research Indonesia. Angka temuan riset Prajna Research Indonesia tersebut merupakan perkiraan biaya pencalonan pada pileg 2014. Jika dikonversi menjadi biaya pencalonan pada tahun 2018-2019 ini, tentu angkanya telah membengkak karena adanya inflasi selama kurun waktu 2015-2019.

Inflasi yang dirilis oleh BPS RI memperlihatkan bahwa pada kurun waktu 2015-2018 masing-masing sebesar 3,35 persen; 3,02 persen; 3,61 persen; dan 3,13 persen. Dengan besaran inflasi tersebut, maka biaya yang digelontorkan oleh para caleg akan membengkak menjadi 62,86 triliun rupiah pada 2018. Dan akan menjadi 63,01 triliun rupiah sampai dengan Februari 2019, karena inflasi kalender selama 2019 telah mencapai 0,24 persen. Jika digabungkan dengan biaya yang digelontorkan dari APBN sebesar 24,8 triliun rupiah, maka total biaya selama pilpres dan pileg mencapai 87,66 triliun rupiah. Setara dengan besaran APBD DKI tahun 2019 yang mencapai 89,08 triliun rupiah. Tentu ini bukan angka yang sedikit dan dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak pula sedikit.

Besaran biaya pencalonan tersebut oleh para caleg akan dibelanjakan dalam bentuk barang dan jasa, atau bahkan dalam bentuk transfer dana, mengingat masih ramainya kabar yang menyebutkan bahwa praktik politik uang masih saja terjadi, baik dalam bentuk uang atau barang.

Geliat Sektor Ekonomi
Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya biaya yang digelontorkan dari APBN maupun dari para caleg akan dibelanjakan dalam bentuk barang dan jasa. Artinya ada aliran dana kepada para penyedia barang dan jasa, tentu dalam hal ini sektor-sektor ekonomi. Keterkaitan antar sektor dalam rantai perekonomian menjadikan dampak positif ekonomi tidak hanya dinikmati sektor tertentu saja, melainkan beberapa sektor yang memiliki keterkaitan.

Sektor ekonomi pertama yang menerima berkah pilpres dan pileg ini adalah Industri Kertas & Barang dari Kertas dan percetakan. Telah diketahui bersama bahwasanya kotak suara, bilik suara dan surat suara pada pilpres dan pileg ini menggunakan bahan baku kertas, yaitu dus untuk kotak suara dan bilik suara serta kertas untuk surat suara. Industri kertas juga mendapat berkah sebagai pemasok bahan baku kertas bagi industri percetakan pemenang lelang pengadaan kotak suara, bilik suara dan kertas suara tadi. Empat perusahaan pemenang lelang kotak suara dan bilik suara berasal dari 2 provinsi, Jawa Barat dan Jawa Timur. Geliat ekonomi di Subsektor Industri Percetakan tentu dirasakan pada 2 wilayah tersebut, utamanya di Bekasi, Tangerang, Serang dan Gresik sebagai lokasi perusahaan pemenang lelang.

Geliat Subsektor Industri Percetakan tentunya tidak hanya dirasakan keempat wilayah tersebut. Wilayah lain juga turut meraup berkah berkat tersebarnya para caleg DPRD pada tiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Para caleg tentu menggunakan baliho/spanduk/stiker sebagai media promosi diri untuk memikat suara para calon pemilih.

Sektor ekonomi berikutnya yang ketiban berkah adalah transportasi, baik darat, laut maupun udara. Hal ini utamanya sebagai akibat adanya mobilisasi massa pada saat memasuki musim kampanye dan safari politik yang dilakukan oleh para capres-cawapres maupun caleg. Sektor terkait yang juga mengalami lonjakan permintaan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Tidak jarang acara kampanye dilakukan pada gedung tertutup disertai dengan penyediaan makan dan minum bagi peserta kampanye. Acara deklarasi dan konsolidasi juga tidak jarang menggunakan hotel, resort dan sejenisnya. Jasa penunjang angkutan, pos dan kurir juga tidak luput dari dampak positif pilpres dan pileg. Pengiriman logistik pemilu beberapa diantaranya pasti melibatkan perusahaan ekspedisi.

Sektor Informasi dan Komunikasi juga salah satu sektor ekonomi yang dipastikan mengalami lonjakan. Bagaimana tidak, penyedia layanan komunikasi mendapat lonjakan permintaan akibat makin intensnya jalur-jalur komunikasi antar tim sukses untuk keperluan koordinasi dan konsolidasi via jaringan telekomunikasi.

Jasa Keuangan juga mendapat limpahan berkah dengan adanya perhelatan pesta demokrasi ini. Lalu lintas keuangan untuk keperluan kampanye, koordinasi, konsolidasi dan sebagainya tentunya dilakukan menggunakan layanan perbankan. Pun, kuat dugaan aliran kredit konsumsi perbankan juga mengalami lonjakan permintaan karena tidak sedikit caleg yang menggunakan fasilitas pinjaman untuk membiayai keperluan pencalonannya. Tumbuhnya kredit ini tentu membuat nilai tambah Subsektor jasa Perantara Keuangan meningkat.

Jasa Perusahaan juga merupakan sektor ekonomi yang turut mengecap manisnya dampak pilpres dan pileg. Jasa konsultan politik acapkali ada saja ditemui, walaupun tidak di semua kota bisa ditemui, setidaknya ada di kota-kota besar.

Subsektor Pertahanan pun dipastikan mengalami kenaikan nilai tambah. Sebagaimana telah disebutkan pada awal tulisan bahwa salah satu peruntukkan dana pilpres dan pileg dari APBN adalah untuk pengamanan selama rangkaian penyelenggaraan pilres dan pileg.

Tidak luput pula Subsektor Jasa Kesehatan dan Jasa Lainnya. Jasa kesehatan mengalami peningkatan nilai tambah salah satunya ketika gelaran pileg telah sampai pada proses penetapan peraih kursi pileg. Tidak jarang kita dengar adanya para caleg yang gagal melenggang ke kursi dewan terpaksa harus jatuh sakit dan membutuhkan perawatan medis berupa perawatan fisik atau bahkan perawat psikis. Tentunya ini akan menambah nilai tambah pada subsektor ini, walaupun barangkali nilainya tidak terlalu besar. Sementara itu, Jasa Lainnya berupa jasa hiburan seringkali dilibatkan dalam berbagai acara kampanye dimana seringkali kita lihat pada acara kampanye ada suguhan hiburan berupa gelaran musik.

Geliat ekonomi sebagai dampak penyelenggaraan pilpres dan pileg ini akan tergambar pada indikator Produk Domestik Bruto (PDB) ataupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan menggunakan ambang nilai rasio nilai tambah terhadap output pada kisaran 25% saja, maka secara nasional nilai tambah yang berhasil diciptakan dengan adanya momen pilpres dan pileg ini diperkiraan mencapai 22,27 triliun rupiah.

Sekali lagi, ini bukan angka yang sedikit yang berhasil diciptakan oleh gelaran pilpres dan pileg ini. Jadi, tidak tepat rasanya menyimpulkan bahwa gelaran pilres dan pileg hanya menghamburkan uang negara saja tanpa memberikan dampak positif bagi perekonomian. (*)

Catatan: Artikel ini dimuat pada rubrik Opini di Harian Tribunjateng pada 25 Maret 2019