Sejak Presiden Jokowi melakukan Reshuffle Jilid I pada Oktober 2015 lalu, beberapa kalangan meyakini akan ada perombakan Jilid II. Beberapa kinerja kementerian di Kabinet Kerja dinilai kurang maksimal dan banyak program yang tidak menyasar rakyat kecil. Padahal, sesuai Nawacita Presiden Jokowi, semua kementerian harus mengutamakan program yang hasilnya bisa dirasakan rakyat.
[caption caption="sumber foto : Berita satu"][/caption]Selain itu, “pertarungan” antar menteri di internal membuat lingkungan istana semakin tidak kondusif. Sehingga, mau tidak mau Presiden Jokowi yang memegang penuh hak prerogatif nampaknya harus melakukan reshuffle. Namun, sepertinya Jokowi tidak mau terburu-buru dalam menentukan formasi baru Kabinet Kerja.
Dalam pemberitaan baik di media elektronik, cetak, dan online, beredar beberapa nama yang akan dicopot presiden, salah satunya adalah KemenPAN-RB Yuddy Chrisnandi yang diduga melakukan jual-beli jabatan di kalangan birokrat. Baru-baru ini juga beredar surat dari Yuddy terkait permintaan politisi Hanura ini kepada Dubes di Australia untuk memfasilitasi keluarganya yang inign berkunjung ke tanah Suku Aborigin tersebut.
Selain Yuddy, ada Jaksa Agung HM Prasetyo yang santer diisukan akan diganti. Di awal 2016, Kejaksaan Agung yang dipimpin politisi NasDem ini dinillai paling buruk kinerjanya versi survey KemenPAN-RB. Selain itu, ketidakmampuan Prasetyo dalam mengungkap kasus-kasus besar nampaknya menjadi tolak ukur kegagalan Korps Adhyaksa di bawah pimpinannya. Selain itu, Ke
Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi menilai jika Presiden Jokowi me-reshuffle beberapa post di kementerian atau lembaga negara lainnya, harus memikirkan beberapa aspek. Salah satunya adalah memilih menteri yang bisa diajak kerja sama dan memiliki visi-misi yang sama dalam membangun bangsa. Airlangga menilai, masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) menguntungkan pemerintah, misalkan banyak kader PAN yang memang kompeten dan memiliki keahlian di bidangnya.
Selain itu, PAN juga bisa menjadi penyeimbang dan memoderasi internal kabinet di tengah gesekan yang terjadi di lingkungan istana. Sementara, PAN berfungsi untuk membangun komunikasi dan menguatkan posisi pemerintah di parlemen. Angga mengatakan beberapa nama telah beredar dalam bursa menteri PAN, seperti Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap, Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur dan Profesor. Dr Didik Rachbini.
Masuknya PAN dalam formasi baru Kabinet Kerja memang dirasa bisa membantu pemerintah. Namun, perlu diingat bahwa Presiden Jokowi tidak boleh tersandera oleh kekuatan politik manapun dalam menentukan susunan kabinet. Presiden Jokowi juga harus memastikan bahwa kader PAN yang mampu mengondusifkan ruang rapat kabinet, bukan malah mericuhkan suasana dengan komentar-komentarnya di media.
semua nama yang beredar memiliki kualitas di bidangnya, Eddy Soeparno terbukti berprestasi di bidang ekonomi dan menjadi salah satu bankir terbaik yang pernah dimiiki Indonesia. Selain itu Didik Rachbini yang juga aktif di Indef juga sudah menunjukan kapasutasnya sebagai seorang negarawan dan kepiawaiannya di bidang ekonomi. Yang terakhir, ada Mulfachri dan Abnur yang berpengalaman.
Menurut saya, pemerintah yang kini tengah membangun perekonomian nasional pasca terkena imbas dari krisis global akhir tahun lalu harus memikirkan secara detail sosok yang mampu mengangkat perekonomian Indonesia.
