Ideologi dan ketakziman partai tetap terjaga. Secara pragmatis dan modern, PAN mampu beradaptasi dengan rejim politik yang berganti menguasai panggung politik Indonesia sejak reformasi. Antisipasi ke depan adalah sejauh mana PAN mampu beradaptasi dengan melahirkan pemimpin-pemimpin muda, politisi-politisi ‘ekspert’, profesional, bersih dan kompeten sehingga mampu mendapatkan kepercayaan rakyat.
Sosok-sosok baru seperti Sekjen PAN, Eddy Soeparno, profesional bidang perbankan; Wakil Ketua Hanafi Rais, mantan akademisi muda UGM yang juga putra tertua Amien; Raja Sapta Oktohari mantan Ketua HIPMI; Mulfachri Harahap, Ketua Fraksi DPR RI; dan anak muda Yandri Susanto, politisi vokal PAN di DPR RI. Belum lagi nama-nama kader lainnya yang masih tergolong muda namun sudah cukup berperan di lingkungan masyarakatnya masing-masing.
Yang paling cemerlang tentunya adalah ide PAN untuk membuat Sekolah Politik Kerakyatan. Saya membacanya di media beberapa waktu lalu dan terkagum (https://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/31/078714733/cetak-kader-pan-buka-sekolah-politik-kerakyatan). Ini adalah langkah brilian di masa kepemimpinan Zulhas-Eddy untuk memastikan rekrutmen, kaderisasi dan ideologisasi partai tetap berjalan di atas komitmen awalnya. Arif Mustafa, anak muda, saat ini wasekjen DPP PAN, yang mengawal sekolah ini menyatakan tujuan dibentuknya Sekolah Politik Kerakyatan adalah sebagai upaya mencetak kader muda untuk menjadi tulang punggung partai. "Cepat atau lambat, generasi akan berganti. Karena itu, kader-kader harus dipersiapkan sejak sekarang," ujar Mustafa.
 PAN menyadari bahwa mencerdaskan kehidupan berpolitik adalah kewajiban partai politik. Dengan adanya sekolah ini, PAN meyakini sudah menunaikan kewajiban tersebut. "Semua partai seharusnya punya sekolah politik sejak awal, bukan hanya dikhususkan untuk calon kepala daerah saja," tuturnya.
Jika begini, fenomena Ahok, atau calon independen, tak usah lagi dikhawatirkan. Partai politik akan selalu menjadi favorit rakyat.
Â
