3.PN Berlogika Kompasiana Tidak Punya Alasan Membredel Akun PK.
Menurut PN sesuai aturan Dewan Pers, Kompasiana tidak punya alasan menghapus akun PK karena artikel-artikel PK tidak melanggar Hukum dan tidak merugikan siapapun. Faktanya juga tidak pernah ada laporan masuk dari K-er bahwa akun PK atau artikel PK merugikan orang lain.
Gw sih nggak tahu soal itu. Tapi kalau seandainya ada yang ingin melaiporkan artikel PK yang ingin melanggar norma susila misalnya, itu harus melaporkan lewat mana? Setahu gw di laman Kompasiana fasilitas itu tidak ada.
Dan seandainya laporannya lewat artikel apakah mungkin Admin bisa langsung menanggapinya? Soalnya tulisan-tulisan gw yang mengkritik Admin ada sekitar 10 dan baru tulisan ke 10 itu yang ditanggapi. Jadi bagaimana mungkin para K-er melaporkan bila ada suatu artikel yang menyalahi aturan?
PN juga mengatakan tidak mungkin Admin tunduk pada desakan beberapa K-er yang meminta Admin membredel akun PK karena tidak memiliki alasan yang kuat.
Menurut gw pak Pepih terlalu nyata-nyata ingin melindungi akun PK. Sangat jelas bahwa mayoritas para K-er merasa kesal karena tertipu penampilan karakter Pakde Kartono. Sangat jelas banyak K-er tidak suka tulisan-tulisan esek-esek dari PK, dan sangat jelas kasus ini meresahkan mayoritas warga Kompasiana.
Apakah bukti-bukti GT adalah PK belum cukup? Apakah semua yang dirasakan mayoritas warga Kompasiana belum cukup untuk menjadi alasan bagi Admin untuk setidak-tidaknya menon-aktifkan akun PK?
Gw sih nggak tau persis kenapa PN bersikap seolah-olah akun Pakde Kartono begitu sangat berharga bagi Kompasiana. Gw nggak ingin berasumsi.
Tapi sangat disayangkan kalau PN lebih membela atau mementingkan akun Misterius tersebut daripada berusaha mendengar aspirasi mayoritas warga Kompasiana.
Gitu aja mas bro.
Surabaya, 15 Oktober 2015
Â
