Terus terang aja Gw dan teman-teman dan mungkin juga mayoritas penduduk Indonesia terkejut ketika Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang ditunjuk KMP sebagai Wakil Ketua DPR. Memangnya nggak ada orang lain yang lebih bermutu yang bisa ditunjuk jadi Wakil Ketua DPR?
Sejak kampanye Pilpres lalu, Fadli Zon sudah menjadi Public Enemy dari pendukung Jokowi. Setiap omongan yang keluar dari mulut Fadli Zon selalu menimbulkan kontroversi. Apa mereka-mereka yang jadi komandan di KMP tidak tahu hal itu? Kenapa mereka tidak mau membaca media online seperti Detiknews, kompas com, Merdeka, Tempo dan lain-lainnya?
Setiap pernyataan Fadli Zon yang dimuat di media selalu menimbulkan bully untuk dirinya. Itu terjadi sampai sekarang. Bisa jadi memang karakter Fadli Zon itu begitu lebay.Pada waktu musim kampanye Pilpres, semua-semua hal dikomentari. Dan sebenarnya sering Fadli salah berkomentar dan kelihatannya tidak menguasai masalah yang dikomentarinya. Apalagi gayanya yang suka cari permusuhan dengan menyindir pasukan nasi bungkus dan lain-lain sebagainya. Nanti giliran dia diserang atau dibully, langsung dia main lapor ke Polisi. Di kantor Polisi sampai sekarang mungkin laporan dari Fadli Zon sudah tak terhitung jumlahnya. Siapa yang suka dengan politisi yang sedikit-sedikit komentar, sedikit-sedikit main lapor Polisi?
Blunder besar telah dilakukan KMP dengan menempatkan Fadli Zon dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Dengan ocehan-ocehan Fadli dan Fahri tentunya akan begitu sering terjadi kehebohan-kehebohan yang tidak perlu. Terutama Fadli Zon, kelihatan sekali begitu menjadi Wakil Ketua DPR, makin kelihatan arogansinya dan merasa paling paham semua persoalan.
Yang begini sebenarnya sangat merugikan KMP. Masyarakat akan menilai KMP hanya diisi oleh orang-orang yang hanya bisa mencela saja. Akan semakin banyak masyarakat yang tidak menyukai KMP gara-gara keberadaan Fadli Zon, begitu juga dengan Fahri Hamzah.
Sejak Fadli dilantik jadi Ketua DPR, begitu sering dirinya membuat komentar-komentar yang tidak perlu. Begitu juga dengan aksi-aksi individunya yang hanya mencari sensasi saja.
Kita lihat saja sewaktu Jokowi meminta pertimbangan KPK untuk menscreening calon-calon menterinya. Oleh Fadli Zon hal ini dikomentari berkali-kali. Bahkan Fadli mengajak tokoh-tokoh lain di KMP terutama dari PKS untuk memperbincangkan hal ini. Akhirnya TV One pun mengangkat topic ini menjadi bahasan ILC. Apa urgensinya Fadli Zon mengurusi hal ini?
Sudah jelas Pemilihan Menteri itu Hak Prerogatif Presiden. Apa salahnya meminta pertimbangan KPK karena tidak semua calon menteri diketahui track recordnya oleh Jokowi. Tapi oleh Fadli Zon hal ini dipolitisir. Dikatakan Fadli, Presiden dikendalikan oleh KPK dalam memilih menteri. Ini sangat berlebihan!
Setelah ocehan tidak berbobot Fadli, keluar lagi ocehan Putra SBY yang mempermasalahkan Cara Jokowi memilih menterinya. Kalau tidak salah ada 7 Pertanyaan protes tertulis dari Ibas yang katanya mewakili rakyat kepada Jokowi tentang cara dan proses Jokowi memilih menterinya. Ini kan semakin menimbulkan polemic yang tidak perlu. Sudah jelas itu adalah Hak Prerogatif Presiden. Belum lagi nyinyiran PKS yang mempermasalahkan hal yang kecil-kecil seperti biaya yang keluar di Pelabuhan karena Jokowi tidak jadi mengumumkan menterinya di Pelabuhan.
Yang seperti-seperti ini buat apa sih dilakukan para politisi DPR? Apa urgensinya? Kenapa tidak hal lain yang lebih prioritas yang diurus? Seperti apakah DPR ini akan bekerja kalau semua hal-hal sepele dipermasalahkan?
Begitu juga dengan aksi individu Fadli Zon yang kemudian diikuti lagi oleh barisan PKS. Tentang M Arsyad yang menghina Jokowi dengan Pornografinya. Betapa hebatnya Fadli Zon beraksi dengan mendatangi keluarga M Arsyad. Semua media meliputnya. Bahkan TV One kalau tidak salah menyiarkannya secara Live bagaimana Wakil Ketua DPR yang baru membela rakyat kecil meskipun jelas-jelas rakyat kecil itu salah. Begitu juga dengan PKS dimana semua elit nya langsung bersuara membela M Arsyad dengan segala alasannya.
Kenapa para politisi DPR tidak membiarkan saja proses hukum M Arsyad berlangsung alami? Mengapa harus dipolitisir? Mengapa harus dibuat menjadi kehebohan?
Faktanya yang terjadi kemudian oleh Jokowi, M Arsyad dimaafkan. Begitu juga oleh Iriana Jokowi keluarga M Arsyad diberi modal usaha. Tidak perlu campur tangan Fadli Zon dan KMP juga masalah ini pasti bisa selesai dengan bijak.
Kecuali M Arsyad jelas tidak salah dan direkayasa penangkapannya, bolehlah politisi-politisi DPR ikut membantunya. Tetapi harus adil. Jangan dipilih-pilih yang dibela! Mengapa M Arsyad yang tukang sate dibela? Padahal M Arsyad baru sekali melakukan penghinaan terhadap Jokowi. Mengapa Triomacan tidak dibela Fadli Zon? Padahal semua orang tahu bahwa Triomacan dengan akun @tm2000back sudah menghina dan memfitnah Jokowi ratusan kali. Kenapa Fadli Zon tidak bela Triomacan?
Mau tidak mau masyarakat langsung menilai Fadli Zon hanya melakukan pencitraan saja. Dan itu sangat merugikan kubu KMP dan DPR secara keseluruhan. Jadi DPR yang sekarang gemar melakukan pencitraan? Seperti itulah pertanyaan dari masyarakat.
Dan terakhir tentang Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar dari Jokowi yang diributkan oleh Fadli Zon. Bahkan Fadli mengatakan Jokowi Membohongi Rakyat kalau ternyata KIS adalah BPJS. Apakah pantas seorang Wakil Ketua DPR menyebut Presiden membohongi rakyat?
Kenapa Fadli Zon tidak mendahulukan urusan DPR dulu daripada mengoceh dan berkomentar yang tidak perlu? Itu DPR sudah berapa minggu terjadi kisruh. Tidak ada anggota Dewan yang bisa bekerja dengan adanya Kisruh itu. Kalau Fadli Zon mungkin sudah “bekerja” dengan sering melemparkan pernyataan-pernyataan heboh. Tapi legislative yang lain tidak bisa bekerja karena Alat Kelengkapan DPR tidak lengkap.
Seharusnya sebagai Wakil Ketua DPR, Fadli Zon harus mempunyai harga diri. Malu dong sama rakyat karena DPR belum bekerja sementara Presiden dan Para Menterinya sudah berlari jauh mengejar target.
Tapi ini bukannya berintropeksi diri dan menyelesaikan kekisruhan institusinya terlebih dahulu malah mulai menyerang pemerintah dan mengatakan Presiden mungkin membohongi rakyatnya. Lagipula untuk masalah KIS dan KIP itu domainnya Komisi X DPR, bukan sekali-sekali Domainnya Wakil Ketua DPR yang berbicara!
Ketua DPR sendiri sangat berhati-hati menyikapi masalah KIP dan KIS. Memang ada pernyataan dari Setya Novanto yang mengatakan Presiden harus meminta Izin terlebih dahulu sebelum meluncurkan KIS dan KIP. Sebaliknya bagaimana Presiden mau minta izin DPR kalau DPRnya sedang kisruh tak berkesudahan?
Dan soal izin tidak izin, sebenarnya secara Hukum Tata Negara atau tepatnya berdasarkan Keputusan MK tanggal 22 Mei 2014 yang Membatasi Kewenangan Banggar/ DPR untuk membahas Mata Anggaran secara teknis dengan pemerintah yang berkaitan dengan UU no.27 tahun 2009, DPR sudah tidak berwewenang ikut campur ke dalam atas kebijaksanaan pemerintah.
MK memutuskan DPR tidak berwewenang mencampuri urusan Pemerintah dan menghapus frasa Pasal 156 huruf C.2. Frasa tersebut dihapuskan MK dimana disebutkan DPR berwewenang mencampuri pengawasan Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja Negara. Frasa ini dianggap bertentangan dengan Konstitusi.
Menurut pendapat Pakar Hukum Refly Harun, berdasarkan Keputusan MK tersebut DPR sudah tidak berwewenang mencampuri sisi satuan per mata anggaran. "Dari sisi penganggaran, DPR tidak berhak lagi masuk (membahas -red) sampai satuan tiga yang berkaitan dengan rincian program dan kegiatan. Bisa-bisa nanti DPR jadi eksekutif kalau masih berwenang seperti sebelumnya," tutur Refly saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (8/11/2014).
Menurut Refly, berdasarkan Putusan MK tersebut, hal-hal yang berkenaan dengan KIS, KIP dan KKS adalah Domain Pemerintah dan sekali-sekali DPR tidak boleh ikut campur kedalam.
"Kecuali kalau Jokowi beli senjata dari anggaran dana bantuan kesehatan dan pendidikan, baru itu layak dipersoalkan. Ini (program kartu sakti) tidak kok, cuma namanya saja yang berbeda," tangap Refly.
Menurut gw juga begitu, sudah ada Pagu Anggaran untuk BSM, sehingga bila di split ke KIS, KKS maka tidak perlu izin DPR lagi. Kalau sekedar ingin bertanya kejelasan kebijaksanaan pemerintah, DPR mempunyai hak untuk mengundang menteri terkait.
Bahkan sewaktu SBY masih menjadi Presiden, SBY pernah mengingatkan DPR agar tidak terlalu mempermasalahkan setiap mata anggaran belanja yang sudah menjadi domain pemerintah. (link terkait ada di bawah).
Pertanyaannya kemudian, Fadli Zon paham tidak soal-soal tersebut? Mengapa Fadli terlalu memaksakan diri untuk berkomentar yang bukan domainnya. (domain Komisi X), bahkan menuduh Jokowi membohongi rakyat.
Sedih gw rasanya punya pimpinan-pimpinan DPR yang tidak punya kapasitas memimpin tetapi hanya sibuk mencari kesalahan orang lain saja.
Sumber :
SBY minta DPR taati Putusan MK berkaitan APBNhttps://www.youtube.com/watch?v=nKddfDC8G1k
http://www.merdeka.com/politik/fadli-zon-dana-bpjs-disulap-jadi-kjs-jokowi-bohongi-rakyat.html
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
