Berdasarkan data dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020, disebutkan total luas wilayah Indonesia adalah sebesar 5.180.053 km2, dimana luas daratan sebesar 1.922.570 km2 dan luas lautan sebesar 3.157.483 km2. Dengan luas lautan lebih dari 60 % dari total luas wilayah Indonesia, memberikan banyak tantangan untuk mempertahankan Kedaulatan di Wilayah Laut. Terlebih dengan posisi letak Negara Indonesia yang strategis yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta melimpahnya kekayaan Sumber Daya Alam di Laut Indonesia semakin mendorong negara-negara lain untuk "merong-rong" kedaulatan di wilayah Laut Indonesia, salah satunya di Wilayah Laut China Selatan, yang pada tahun 2017 telah berubah nama menjadi Laut Natuna Utara.
Laut Natuna Utara merupakan jalur tersibuk kedua di dunia dengan nilai perdagangan lebih dari 5 triliun USD/tahun. Selain itu, di wilayah ini terdapat cadangan minyak bumi terbukti sebesar (7,7 miliar barel) dengan perkiraan total (28 miliar barel), dan cadangan gas alamnya diperkirakan sebesar (266 triliun kaki kubik).
Sesuai dengan metadata dari kementrian ESDM tahun 2023 diperoleh hasil pemetaan wilayah kerja Migas di seluruh Indonesia seperti pada Gambar 1.4.
Terdapat 11 Wilayah Kerja Eksplorasi dan Eksploitasi Migas yang berada di Laut Natuna Utara yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Dari Tabel 1 diatas, diketahui bahwa dari total 11 Wilayah Kerja, terdapat lebih dari 50 % (6 Wilayah Kerja) yang saat ini masih berada pada tahap Exploration, dimana Operator Migas masih melakukan tahap-tahap studi dan pengembangan, yang pada akhirnya dapat dilakukan pengeboran MIGAS dan dilakukan produksi MIGAS.
Salah satu kegiatan lelang Penawaran Langsung Wilayah kerja Migas di area Laut Natuna dilakukan pada Desember 2022 dan disampaikan bahwa Blue Sky Paus Ltd sebagai pemenang di Blok Paus. Informasi dari Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji, komitmen pasti WK Paus 3 tahun pertama adalah sebesar US$ 14,657,600 dimana akan dilakukan 2 studi G&G, 1 Survei G&G, (Geologi dan Geofisika), akuisisi dan processing data seismic 3D seluas 200km2 dan 1 sumur eksplorasi, selain itu juga terdapat bonus tanda tangan sebesar US$200,000. Informasi lain dari Manager Exploration Blue Sky Paus Ltd, mengatakan bahwa Wilayah Kerja Paus memiliki lahan seluas 8.214 km2 dan memiliki estimasi sumber daya bumi sebesar 2.5 TCF (Trillion Cubic Feet)
Sesuai dengan salah satu informasi di atas, diketahui bahwa potensi SDA Migas di Laut Natuna masih sangat besar yang ke depannya akan bisa mengundang investasi dalam jumlah yang sangat besar. Terkait dengan hal ini, kepastian hukum terutama Kedaulatan Negara Indonesia di wilayah Laut Natuna sangat penting sebagai dasar untuk semua aktifitas di atas.
Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara sangat penting untuk dipertahankan dan diperjuangkan demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum dan secara khusus hal ini sangat penting untuk perkembangan Industri MIGAS di Indonesia sesuai dengan target Nasional Indonesia adalah dapat memproduksi 1 juta barel per hari (BOPD) dan 12 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD) yang ditargetkan pada tahun 2032, dimana pada tahun 2023 yang lalu produksi Nasional Indonesia lifting minyak sebesar 605,5 MBOPD dari target awal di 660 MBOPD dan lifting gas bumi sebesar 960 MBOEPD dari target awal di 1.100 MBOEPD. Â Â
Pemerintah Indonesia sudah sangat serius untuk memperkuat pertahanan dan pengembangan Pembangunan di Laut Natuna Utara, salah satunya adalah dilakukan Pembangunan Markas Komando Gugus Tempur Laut Komando Armada I di Natuna yang peletakan batu pertama sebagai tanda resmi pembangunannya dilakukan pada 6 April 2021 oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Selain itu, saat ini TNI AU juga sudah menempatkan Meriam penangkis serangan udara, dan pesawat udara lengkap dengan drone dan radar yang dapat mengirimkan kejadian kejadian actual di Laut Natuna Utara langsung ke Jakarta. Dengan segala ikhtiar dari Pemerintah Indonesia, diharapkan dapat memberikan sikap jera dan sebagai Langkah preventif untuk menangani permasalahan Kedaulatan di Laut Natuna Utara.
