Gubernur Jakarta, Joko Widodo, berencana memberlakukan peraturan ganjil-genap bagi semua kendaraan pribadi di Jakarta di berbagi ruas jalan di ibukota. Harapan dari penerapan peraturan ini ialah orang-orang akan beralih menggunakan kendraan umum sehingga kemacetan di Jakarta akan berkurang.
Bagaimanapun, rencana untuk mengurangi kemacetan di ibukota adalah hal yang ditunggu-tunggu warga Jakarta, namun bila pilihannya ialah pada pembatasan kendaraan ganjil-genap ada baiknya Pak Gubernur melihat fakta-fakta yang ada berikut :
1. Fakta bahwa busway belum layak menjadi sarana transportasi yang bisa diandalkan. Beberapa hal ini masih terdapat pada busway :
- antrian penumpang yang panjang,
- keamanan di busway belum memadai,
- busway belum ramah terhadap penyandang cacat (meskipun ada stiker tentang pengguna kursi roda), anak-anak, wanita, dan orang tua. Contoh mudah bahwa busway belum ramah terhadap mereka di atas ialah jarak antara badan bis dan halte bis masih terlalu jauh sehingga orang tua dan pengguna kursi roda tidak mungkin melewatinya. Selain itu halte bis itu sendiri masih sangat jarang yang memberi fasilitas kepada pemakai kursi roda.
Keamanan di busway pun belum terjamin. Beberapa kali penulis naik busway, beberapa kali pula ada penumpang kecopetan tanpa bisa ditangkap pelakunya.
2. Fakta akan bermunculan kolusi baru sehubungan dengan penerbitan nomor kendaraan bermotor. Â Kalau orang minta nomor cantik, pasti akan membayar lebih, akan tetapi dengan akan adanya kebijakan baru tersebut maka untuk meminta nomor ganjil atau genap saja pasti orang harus mengeluarkan "uang lebih".
3. Fakta bahwa keamanan di bis umum masih sangat buruk. Terlalu banyak cerita bahwa keamanan di bis umum sangat buruk. Sering ada seseorang atau segerombolan orang mengaku baru saja keluar dari penjara mengatakan mereka kesulitan kerja maka dari pada membunuh lebih baik meminta uang di bis. Sering pula segerombolan pencopet beraksi di bis kota.
Bila memang gubernur Joko Widodo akan memberlakukan kebijakan genap-ganjil untuk semua kendaraan, ada baiknya beberapa hal di atas perlu diperhatikan. Berikut saran kepada gubernur Joko Widodo:
1. Perbaiki kualitas dan keamanan busway secepat-cepatnya sebelum kebijakan diberlakukan.
