Is Democracy Good For The Environment?
Berangkat dari pengertian demokrasi secara umum, yaitu pemerintahan rakyat, dengan makna bahwa tingginya keikutsertaan rakyat. Berbicara rakyat hal ini bermula dengan membicarakan manusia yang terikat kewarganegaraan. Di indonesia yang memakai sistem pemerintahan demokrasi, musyawarah merupakan salah satu bentuk dialog yang inklusif, dan saling menghormati satu sama lain. Manusia eat kaitannya dengan lingkungan, maka perlindungan terhadap lingkungan merupakan perlindungan atas kehidupan manusia itu sendiri. Dengan ini prioritas kepentingan bersama jangka panjang adalah hal yang paling dibutuhkan.
Teori Garret Hardin mengenai The Tragedy Of The Common memposisikan lingkungan sebagai the common yang berarti sebagai diantara dua, yaitu lingkungan dimaknai sebagai kepemilikan bersama ataupun lingkungan dimaknai sebagai tidak ada yang memiliki. Oleh karena itu demi mencegah perilaku manusia yang cenderung egois, diperlukan kepengaturan terhadap lingkungan dan sumber daya berupa privatisasi atau  kepengaturan suatu rezim. Isu ligkungan sangatlah berhubungan dengan demokrasi, seperti yang dikatakan di awal mengenai pengertian demokrasi, sudah seyogyanya bahwa keputusan dan kebijakan yang dibuat di negara demokrasi memihak kepada rakyat, dan berbicara tentang rakyat, tidak hanya hingga generasi sekarang, tetapi juga generasi-generasi ke depan. Karena lingkungan tidak dapat dipisahkan dengan rakyat, maka berpihak pada rakyat bermakna sama dengan berpihak kepada lingkungan.
Lalu rezim seperti apa yang ramah dengan lingkungan dan sumber daya?
Manusia tidak luput dari hak, hak kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dll. Kebebasan ini sebenarnya adalah pilar utama demokrasi, yang turut mendukung tersebarnya informasi di berbagai media dan mendorong masyarakat dan menciptakan kesadaran publik demi terciptanya tindakan dan sikap yang ramah lingkungan, dan kemudian dapat mempengaruhi bagaimana pembuatan kebijakan publik.
Demokrasi dengan segala segmen di dalamnya seperti terdapatnya akuntabilitas para pemimpin, yang mempersulit mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari degradasi lingkungan. Lalu keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan, yang meningkatkan kemungkinan masalah lingkungan diidentifikasi dan diselesaikan,. Dan akses informasi, memungkinkan masyarakat untuk lebih sadar akan masalah lingkungan, dan yang terakhir adalah kondisi di mana terdapat lembaga pemerintah yang dapat menjadi pengawas badan publik.
Beberapa hal tersebut menjadikan demokrasi lebih cenderung ramah terhadap lingkungan, dibandingkan rezim otoriter, salah satunya krena pemaksaan legitimasi pemerinrah, yang tidak berfokus pada akibat jangka panjang, sedangkan permasalahan lingkungan adalah permasalahan jangka panjang, yang akibatnya tidak dapat dirasakan langsung.
Tetapi nyatanya tidak semudah itu demokrasi akan menjadi jawaban bagi permasalahan lingkungan.
Penelitian yang dilakukan oleh Margrethe Winslow menunjukkan hubungan linier negatif yang signifikan dan kuat antara konsentrasi polutan dan tingkat demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat memiliki masukan dalam pembuatan kebijakan, pemerintah lebih mungkin untuk mengatur setidaknya satu jenis degradasi lingkungan.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh margrethe winslow menunjukkan hubungan linier negatif yang signifikan dan kuat antara konsentrasi polutan ini dan tingkat demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat memiliki masukan dalam pembuatan kebijakan, pemerintah lebih mungkin untuk mengatur setidaknya satu jenis degradasi lingkungan ini. Bukan sembarangan demokrasi, tetapi harus demokrasi partisipatif. Karena demokrasi pun dapat dirusak dengan penyimpangan yang dilakukan pemerintah seperti efektivitas pengambilan keputusan yang demokratis juga menurun karena meningkatnya kekuatan pasar dan birokrasi. Dengan adanya demokrasi partisipatif, dapat sejalan dengan partisipasi rakyat yang diutamakan dan berbagai korporasi dan perusahaan berhenti mencemari karena undang-undang nasional, undang-undang regional, peraturan masyarakat setempat, atau tekanan publik setempat.
Sehingga dapat dikatakan bahwa relevansi jenis rezim politik terhadap perlindungan kualitas lingkungan sangatlah penting, hal ini dihipotesiskan menjadi penting karena lingkungan terdiri dari barang publik, yang tidak dapat dibeli di pasar, sehingga kepengaturannya diperlukan tindakan yang terkordinasi secara baik, dan partisipasi rakyat secara langsung.
