Mazhab hukum positivisme berfokus pada pemisahan antara hukum dan moral. Menurut pandangan ini, hukum adalah sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh negara dan harus diikuti oleh semua individu. Dalam konteks Indonesia, positivisme hukum memberikan pengaruh yang kuat terhadap penegakan hukum, di mana hukum dianggap sebagai norma yang harus ditaati tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral.
 Argumen tentang Mazhab Hukum Positivisme dalam Hukum di Indonesia
Argumen mengenai mazhab hukum positivisme dalam hukum di Indonesia mencakup beberapa poin penting. Pertama, positivisme hukum memberikan landasan bagi penegakan hukum yang lebih objektif, di mana keputusan hukum diambil berdasarkan peraturan yang ada, bukan berdasarkan interpretasi moral. Kedua, pendekatan ini membantu dalam menciptakan kepastian hukum, yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang sering kali melibatkan kepentingan politik dan ekonomi.
analisis kasus korupsi dana hibah di Kudus melalui lensa positivisme hukum menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan objektif, serta perlunya pemisahan antara hukum dan moral dalam proses hukum di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
