Mohon tunggu...
Fadia Fatimah
Fadia Fatimah Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa Fakultas Hukum universitas pamulang

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Keterkaitan Antara Hak Angket dan Akuntabilitas Pemerintah

23 April 2024   13:15 Diperbarui: 23 April 2024   13:15 91
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena tahu bahwa setiap tindakan dapat diselidiki.

Pemenuhan Kepentingan Umum

Hak angket memastikan bahwa kebijakan pemerintah selaras dengan kepentingan umum dan tidak merugikan masyarakat.

Berikut beberapa contoh keterkaitan hak angket dengan akuntabilitas pemerintah:

Hak angket Century (2009)

Hak angket ini dilakukan untuk menyelidiki kasus bailout Bank Century yang dianggap tidak transparan dan akuntabel. Hasil hak angket ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor keuangan.

Hak angket KPK (2015)

Hak angket ini dilakukan untuk menyelidiki kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Hasil hak angket ini tidak menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, tetapi mendorong KPK untuk meningkatkan kinerjanya.

Hak angket E-KTP (2017)

Hak angket ini dilakukan untuk menyelidiki kasus korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP. Hasil hak angket ini menemukan adanya penyimpangan dan kerugian negara yang besar.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun