Mohon tunggu...
Fadhil Nugroho Adi
Fadhil Nugroho Adi Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Paruh Waktu

Pembelajar, penyampai gagasan.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

3 Februari 2017   21:38 Diperbarui: 3 Februari 2017   22:07 44482
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

CITA-CITA dan tujuan nasional Indonesia yang dirumuskan dalam alinea II dan IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dimensi dari aspirasi langgeng yang rumusannya luhur dan tinggi langgeng sehingga mampu menjiwai kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan nasional, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional untuk menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa dan segenap aspek kehidupan sosial.

Demikian pula dalam pergaulan antarbangsa, Indonesia membutuhkan wawasan nusantara untuk menuju ke masa depan. Hal ini disebabkan tolok ukur keberhasilan suatu bangsa dalam berdialog secara dinamis dengan kondisi objektif, subjektif, idealistik maupun aspirasinya terletak pada eksis atau tidaknya wawasan nasional bangsa tersebut.

Konsep Nusantara sebagai kesatuan wilayah mulai muncul sejak Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang berisi tuntutan lebar laut wilayah RI serta bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Sementara dalam bidang Hankam, masing-masing Angkatan mengembangkan wawasan berdasar matranya, yakni Wawasan Benua untuk Angkatan Darat dan Wawasan Dirgantara untuk Angkatan Laut.

Poros Kedigdayaan

Ada tiga faktor yang melandasi pemikiran Wawasan Nusantara yaitu, geografi, geopolitik, dan geostrategis; latar belakang historis dan yuridis formal; kepentingan nasional. Dalam konteks geografis, geopolitik, dan geostrategi, Indonesia memandang wilayahnya dari segi geografi dan demografi sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Letak tersebut juga dilengkapi dengan proyeksi lintang dan bujur negara, jumlah pulau, luas wilayah, kekayaan alam, jumlah penduduk serta distribusi penduduk. Persepsi “Tanah Air” merupakan penghayatan warga negara Indonesia terhadap bersatunya unsur daratan dan lautan, dan “Nusantara” berarti laut sebagai penghubung antarpulau di Indonesia. Sementara dari aspek politik, hadir ilmu bumi politik atau geopolitik yang mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.

Konsep-konsep Terkait

Wawasan bahari yang dikemukakan lewat dalil Sir Walter Raleigh tentang penguasa laut sebagai penguasa dunia ternyata memiliki pengaruh besar terhadap bangsa-bangsa di Amerika Serikat, Inggris, Eropa Daratan dan Jepang. Wawasan benua yang terwakili oleh teori Sir Halford Mackinder mengenai Pivot Area atau Heartland Theory yang meliputi wilayah bentangan dari Jerman hingga Siberia Tengah. Teori tersebut bertujuan untuk memperingatkan Inggris bahwa Jerman dan Uni Soviet akan mendominasi kekuatan lautnya nanti. Mackinder mendapuk Amerika Serikat sebagai pengganti Inggris dalam mengimbangi Jerman dan Uni Soviet setelah meletus Perang Dunia II.

Wawasan kombinasi yang muncul dari ketertarikan Nichols J. Spykman terhadap pandangan Mackinder merupakan integrasi dari beberapa wawasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi setempat. Kemudian wawasan geopolitik yang muncul dari Teori Ruang Friederich Ratzel nampak bahwa negara mengalami siklus hidup seperti manusia: lahir-tumbuh-berkembang-mencapai puncak-menyusut dan mati.

Wawasan ini memiliki misi untuk mencapai persetujuan dan kesatuan yang harmonis (misi ke dalam) dan memperoleh batas-batas -kontinental dan maritim- yang lebih baik (misi ke luar).

Menurut Karl Haushoffer, wawasan geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan dari kelangsungan hidup suatu organisasi negara untuk memperoleh ruang hidupnya (lebensraum) yang selanjutnya dirumuskan dalam lima prinsip: lebensraum atau ruang hidup, autarki atau cita-cita untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri, pan-region atau perserikatan wilayah, daerah perbatasan tidak permanen, dan kekuatan darat terbukti lebih unggul dibanding kekuatan lain.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun