Mohon tunggu...
Fadhillah Piliang
Fadhillah Piliang Mohon Tunggu... Programmer - Programer komputer yang suka menulis dari saat kuliah
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pekerja Perusahaan swasta, Programer komputer Alumni universitas Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

PPKM Level 3-4 Diperpanjang, Kenapa Tidak Lockdown Saja Sesuai Konstitusi?

3 Agustus 2021   06:15 Diperbarui: 3 Agustus 2021   06:27 94
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

PPKM Level 3-4 untuk wilayah Jawa-Bali, resmi diperpanjang dari 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021.
Perpanjangan PPKM Level 3-4  hingga satu minggu ke depan diperkirakan akan membuat pelaku usaha kian menjerit.
Dari pada tidak fokus pada bidang kesehatan dan tetap memikirkan Sektor Ekonomi, kenapa kita ngak Lockdown saja sesuai konstitusi.


Hal ini diungkapkan petinggi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon.
"Presiden tidak patuh pada  konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya Pemerintah sebulan Rp 1 juta kali 70 masih Rp 70 triliun.


Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah uang untuk Bansos yang tidak jelas kemana larinya. Masih jauh lebih efektif itu dari pada PSBB dan PPKM"  kata Effendi Simbolon mengritik Pemerintah Jokowi dalam penanganan Covid-19.


Pada konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia memang dikenal dengan istilah Lockdown. Tetapi Pemerintah tidak mau menerapkannya. Pemerintah mengatakan PPKM saja rakyat sudah menjerit, apalagi Lockdown.
Sebenarnya kalau Lockdown dengan mengasih makan semua rakyat, pasti mereka tidak menjerit, karena perutnya sudah ditanggung Pemerintah.


Pada PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) menjerit karena pergerakannya dibatasi, tapi harus cari makan sendiri.


Kalau hitung-hitungan Effendi Simbolon benar, kenapa tidak Lockdown saja, selain sesuai konstitusi, juga lebih murah (asal ngak dikorusi saja).

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun