Masalah keuangan, gaji, bantuan biaya hidup, tunjangan adalah masalah yang terjadi hampir di berbagai profesi. Saat ini BBH yang diterima oleh dokter internsip adalah sebesar Rp. 2,5 Juta/ bulannya yang seringkali terlambat diturunkan. Jumlah tersebut masih dianggap cukup kecil. Adapun untuk kecukupan BBH bagi dokter internsip menurut quicksurvey yang diadakan oleh ISMKI adalah Rp. 5 juta / bulannya.
2.   Tidak adanya jaminan kesehatan dari pemerintah untuk dokter internsip
Masalah kedua dan paling ironis adalah dokter internship tidak diberi jaminan kesehatan oleh pihak yang terkait. Tenaga kesehatan merupakan lini terdepan dalam berbagai pelayanan kesehatan. Dalam hal kuratif, seorang tenaga kesehatan akan sering berhadapan dengan berbagai penyakit yang membuat tenaga kesehatan rentan akan terserang penyakit itu sendiri. Sungguh ironis ketika kita melihat tidak ada jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk perlindungan dokter internsip. Oleh karena itu jelas jaminan kesehatan haruslah diberikan sebagai proteksi utama bagi dokter internsip itu sendiri.
3.   Masalah jadwal keberangkatan dan penyediaan wahana internsip bagi peserta PIDI
Pada tahun 2014, sebanyak 1.300 orang dokter terlambat mendapatkan STR Internsip yang mengakibatkan mereka baru dapat diberangkatkan ke daerah internsip pada tahun 2015. Terlambatnya penerbitan STR Internsip ini mengakibatkan terjadinya permasalahan berantai yang mengakibatkan terganggunya keberangkatan dokter internsip pada tahun 2015 karena anggaran dan wahana internsip yang seharusnya digunakan oleh dokter dengan jadwal keberangkatan 2015 diserap oleh jadwal keberangkatan 2014 yang tertunda hingga Februari 2015.
Solusi dari berbagai macam permasalahan tersebut :
1.   Adanya Standardisasi dalam pemberian intesentif bagi peserta PIDI
Menurut penulis, adanya Bantuan Biaya Hidup (BBH) ini sangatlah membantu dan menyejahterakan dokter internsip. Tetapi mungkin yang harus diperhatikan adalah tidak semua daerah memiliki biaya hidup yang sama. Beberapa daerah misalnya seperti Jakarta, Jayapura, Ternate, dan berbagai kota lainnya cenderung memiliki biaya hidup yang lebih tinggi daripada Jember, Madiun, dan Cilacap dalam Survei Biaya Hidup 2012. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Bantuan Biaya Hidup tidak dapat diberlakukan secara pukul rata di seluruh Indonesia. BBH yang dipukul rata tersebut akan mengurangi kesejahteraan dokter yang berada pada daerah dengan biaya hidup yang lebih mahal.
Penulis menyadari bahwa peserta internsip memiliki hak untuk menerima insentif dari tempat ia mengabdi. Namun masalah yang perlu ditelaah lagi adalah tidak ada standardisasi pemberian insentif oleh daerah. Tidak adanya standardisasi ini membuat beberapa daerah sangat menunjang kesejahteraan dokter internsip dan sebagian lagi belum. Penulis juga menyadari bahwa tiap daerah memiliki keterbatasan dalam pemberian insentif. Namun menurut penulis standardisasi pemberian insentif tetap perlu diadakan. Insentif yang penulis maksud disini adalah insentif yang bersifat kebutuhan dasar seperti penyediaan akomodasi yang layak. Penyediaan akomodasi yang layak dan dengan jarak yang dekat dari tempat internsip tidak hanya menguntungkan dokter internsip semata, namun juga menguntungkan pelayanan kesehatan di wahana internsip karena dokter internsip dapat dengan cepat berada di lokasi dan tenaga dokter internsip dapat di hemat untuk pelayanan kesehatan.
Penulis juga menyadari bahwa kementerian kesehatan dengan persetujuan DPR akan meningkatkan bantuan biaya hidup (BBH) untuk akomodasi dan transportasi dokter internship menjadi Rp 3,5 – 4 juta / bulannya. Penulis sangat menyambut baik kebijakan dari pemerintah namun kembali penulis mengingatkan bahwa biaya hidup di berbagai daerah tidak sama. Oleh karena itu perlu dilakukan standardisasi pemberian insentif yang bijak dan memerhatikan kemampuan daerah masing-masing sehingga kesejahteraan dokter internship meningkat.
2.   Penyediaan jaminan kesehatan bagi dokter internsip
