Pada indeks persepsi korupsi (CPI) 2022 yang telah dirilis, mennunjukan bahwa indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi.”CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada diperingkat 110 dari 180 negara yang disurvei.
Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.” @Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jendral Transparency Internasional Indonesia.
Turun drastisnya skor CPI indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif, revisi undang undang KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser kepencegahan korupsi.
Faktanya, semenjak revisi undang undang KPK, pada tahun 2019-2020 skor CPI turun 3 poin. Ini bukti nyata adanya pelemahan lembaga KPK sebagai lembaga anti rasuah.
Korupsi menjadi musuh bersama seluruh elemen bangsa, korupsi disignifikan sebagai biang kerok kegagalan pembangunan dan kehancuran demokrasi. Alih alih korupsi dapat dibasmi tapi modus korupsi semakin beragam, prilaku korupsi semakin masif dan terang terangan, dan seakan akan hukum tak kuasa untuk mengahadapi para koruptor (pejabat minim etik). KPK sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi hanya bertaji diawal awal pembentukannya saja.
Dalam situasi ini, untuk menjaga demokrasi agar berjalannya pada track yang benar adalah dengan memperkuat eksistensi lembaga independen anti rasuah bukan melemahkannya, KPK sebagai lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi harus diberikan ruang yang besar untuk bekerja, tanpa intervensi dari kekuasaan.
Demokrasi adalah sebuah keharusan, sebuah fakta historis yang tak mungkin dibalikkan. Demokrasi telah menjadi kehendak sejarah diabad ke 20 – abad 21, Negara negara di dunia berlomba lomba untuk mewujud dan menerapkan demokrasi sebagai alat untuk menata kehidupan berbangsa.
Namun, di negara negara berkembang, jalan menuju demokrasi sangat terjal dan berliku, untuk konteks negara Indonesia, masalah terberat yang menjadi beban dalam berdemokrasi adalah prilaku korupsi para elit yang menggurita.
Dalam hal ini tentunya sangat dibutuhkan komitmen beretika politik dan etika pemerintahan yang baik (good governance), guna meminimalisir terjadinya kasus korupsi didalam negara kita demi kepentingan rakyat dan negara demokrasi.
Komitmen tersebut mengantarkan pada titik tertinggi politis atau pemimpin dalam berpolitik, dari segi moral, politisi dapat mempertimbangkan hal hal yang tidak seharusnya terjadi.
