Ketegangan mulai bertambah sejak itu antara kabinet dengan golongan oposisi yang sedang mengambil bentuknya yang nyata karena tampilnya seorang Tan Malaka yang mengisi peran penting dalam gerakan oposisi. Pemimpin-pemimpin kabinet sedari awal pun menyadari bahwa gagasan mengenai front perjuangan rakyat itu dianggap sebagai sesuatu yang dirancang untuk menjatuhkan mereka.
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada 15 dan 16 Januari dilangsungkan sebuah konferensi front perjuangan rakyat kedua di Surakarta yang diikuti paling sedikit 133 organisasi, antusiasme dalam konferensi tersebut tidak lain karena adanya daya tarik kehadiran Tan Malaka dan programnya. Dalam konferensi tersebut disetujui Persatuan Perjuangan dipilih untuk menamai front perjuangan rakyat, di mana nama itu diambil dari pidatonya Tan Malaka dalam konferensi tersebut. Bahwa konferensi itu dianggap sebagai oposisi oleh pemerintah dengan jelas terlihat dari kenyataan bahwa meskipun Soekarno, Hatta, dan semua menteri diundang, namun tak seorang pun dari mereka datang dalam konferensi itu. Hal tersebut juga memperlihatkan sikap kedua tokoh penting itu yang lebih sejalan dengan Kabinet Sjahrir, di mana Hatta juga secara tegas menolak gagasan Minimum Program pada saat berdebat sengit dengan Chaerul Saleh dengan alasan jika program itu dilaksanakan, maka seluruh kekuatan kaum imperialis dunia akan bersatu untuk menghantam Republik.
Kejatuhan Kabinet Sjahrir I
Semenjak kebangkitannya, popularitas Persatuan Perjuangan kian menanjak dengan pesat sebagian karena sosok seorang Tan Malaka dengan taktik perjuangan yang dikemukakannya dengan konsekuen. Akan tetapi, yang menjadi faktor penting kejatuhan kabinet sebenarnya dari kemampuan kabinet itu sendiri. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah sendiri dan rasa tak berdaya yang disebabkan oleh kegagalan nyata untuk mengatasinya.
Sebenarnya baik Sjahrir maupun Amir sudah berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan golongan oposisi bahwa melihat kekuatan Sekutu dan Belanda, tidak ada alternatif lain yang bisa diambil, selain bersikap realistis dan berunding dengan Belanda sesegera mungkin. Ketika proposal Belanda secara resmi diumumkan pada 10 Februari 1946, tekanan umum kepada kabinet makin menghebat. Wibawa kabinet terus menerus turun sejak bangkitnya Persatuan Perjuangan dan semangat juangnya juga kian melemah karena diperparah akibat adanya konferensi-konferensi yang dilaksanakan oleh partai-partai politik yang menuntut pembentukan pemerintahan koalisi nasional. Dengan demikian, Badan Pekerja--yang kepadanya kekuasaan kabinet bergantung--memutuskan untuk mendesak Presiden agar mengganti komposisi pemerintah dan keanggotaan KNIP atas dasar resolusi-resolusi yang diajukan oleh konferensi-konferensi partai Masyumi, PNI, dan PKI. Keputusan Badan Pekerja itu membuat kabinet dengan sendirinya demisioner. Pada 23 Februari Sjahrir secara rahasia mengirim surat pengunduran sebagai perdana menteri kepada Soekarno, tetapi surat itu baru secara resmi diterima oleh Soekarno pada 28 Februari 1946.
Walaupun kekuasaan Kabinet Sjahrir I terbilang singkat yang hanya berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, akan tetapi telah menciptakan suatu gerakan oposisi yang begitu kuat dalam menentang pemerintahan. Persatuan Perjuangan menjadi suatu bentuk nyata gerakan oposisi di masa Kabinet Sjahrir dengan kekuatan-kekuatan yang sukar untuk dihentikan, mempertajam pertentangan-pertentangan yang sukar untuk diselesaikan, dan memperlihatkan perspektif-perspektif yang sukar untuk digabungkan atau dipersatukan.
