1. Struktur Kebijakan
Institusi politik dan hukum  Awanistan adalah: Memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan lingkungan. Namun, struktur kebijakan yang ada mungkin tidak cukup untuk mengatasi deforestasi karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya sumber daya, dan konflik kepentingan politik dan ekonomi.
2. Norma dan Budaya
Analisis kelembagaan juga memperhitungkan norma budaya yang mempengaruhi perilaku  lingkungan. Di Awanistan, mungkin ada norma yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, namun ada juga norma yang mendorong eksploitasi  berlebihan karena alasan ekonomi.
3. Aktor dan Insentif
Institusionalisme mempertimbangkan peran berbagai aktor dalam proses pengambilan kebijakan, seperti pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Dalam kasus Awanistan, mungkin terdapat konflik kepentingan antara sektor ekonomi yang ingin mengembangkan sumber daya alam dan kelompok lingkungan hidup.
- Perubahan kebijakan
Dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, beberapa langkah dapat disarankan untuk meningkatkan tata kelola lingkungan di Awanistan:
1. Reformasi hukum dan penegakan hukum
Pemerintah Reformasi hukum juga dapat dimulai untuk memperkuat perlindungan. Lembaga penegak hukum akan menghentikan aktivitas pembalakan liar dan menghukum pelanggarnya.
2. Partisipasi Masyarakat
