Pemekaran DOB, PDI Perjuangan Lantik DPD Empat Provinsi

Pemekaran daerah otonom baru di Papua, PDI Perjuangan empat  Dewan Pimpinan Daerah di provinsi pemekaran dan provinsi induk 

“Pelantikan hari ini kan akibat dari pemekeran Provinsi Papua menjadi tiga provinsi,”kata Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun kepada wartawan di Jayapura pada Kamis (9/2/2023).

Tiga provinsi pemekaran yakni Provinsi Papua Selatan,Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan provinsi induk yakni Provinsi Papua.

Menurut Komarudin, konsekwensi dari wilayah pemekaran maka partai juga melakukan penyesuaian dengan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan di tiga provinsi baru serta provinsi induk.

“Kita telah melakukan pelantikan di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Pegunungan Papua dan hari ini terakhir di provinsi induk yakni Provinsi Papua,”ujarnya.

Pesannya, kata dia, yakni di 2024 harus menang. Orang konsolidasi tujuannya adalah untuk menangkan pertarungan.

“Kenapa kita harus menang, tujuan partai politik itu untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Itu tujuannya, bersifat abstrak,”katanya.

Komarudin menyebut, kongkritnya rakyat harus bisa sekolah dan hidupnya bisa lebih baik.

“Maka kita berorganisasi. Dari organisasi kita konsolidasi rakyat, dan merebut kekuasaan. Dari kekuasaan itu kita wujudkan tujuan nasional,”ujarnya.

Lanjut dia, pesannya kepada para pemuda bahwa kini PDI Perjuangan sudah saatnya mengambil alih kekuasaan di tanah Papua.

“Di tiga provinsi baru ini harus kita berjuang agar supaya kita bisa melakukan amat rakyat itu betul-betul dengan baik dan diwujudkan kepada rakyat yang membutuhkan,”katanya.

Komarudin menyebut, perjuangan harus menang dalam pertarungan. Sebagian besar pengurus menjabat bupati dan itu potensi untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

“Kepada seluruh simpatisan PDI Perjuangan harus turun dibawah membantu rakyat kalau mau menang di 2024 nanti,”ujarnya.

Dia berpesan kepada pengurus partai agar tidak boleh korupsi. Lantaran korupsi itu menyengsarakan masyarakat.

“Partai berjuangan secara luar biasa, tetapi kalau pengurus korupsi berarti itu berhianat kepada kepercayaan,”tambah Komarudin. (*)