Pragmatisme politik, kurangnya kesadaran publik, serta desakan ekonomi jangka pendek menjadi hambatan utama bagi calon kepala daerah untuk mengangkat isu lingkungan sebagai gagasan utama dalam visi-misi mereka. Namun, di balik tantangan tersebut, Pilkada Hijau tetap mungkin diwujudkan dengan strategi yang tepat.
Kesadaran publik harus ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye yang mengedepankan pentingnya kebijakan lingkungan. Organisasi lingkungan dan aktivis juga harus aktif memberi tekanan kepada para calon kepala daerah agar memasukkan isu ini ke dalam platform mereka. Selain itu, insentif pemilih dapat menjadi langkah efektif untuk menunjukkan bahwa kebijakan hijau membawa manfaat nyata, baik secara ekonomi maupun kualitas hidup.
Namun, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan penggiat lingkungan sering kali terhambat oleh kurangnya kepercayaan, kapasitas yang terbatas, dan intervensi kepentingan ekonomi-politik. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, dibutuhkan upaya kolektif dalam merancang kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada lingkungan. Hanya dengan kesadaran bersama dan partisipasi aktif, Pilkada Hijau bisa menjadi kenyataan, dan kita dapat melihat calon-calon kepala daerah yang berkomitmen pada perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
