Ganjar mengatakan, jumlah kementerian sudah dikunci melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa batasan jumlah kementerian di sebuah kabinet yaitu 34. (Kompas.com -08/05/2024)
Pihak lain yang mengkhawatirkan konsekuensi negatif dari penambahan kementerian juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa peningkatan jumlah kementerian dapat mengaburkan tanggung jawab masing-masing kementerian dan memperbesar risiko terjadinya tumpang tindih kewenangan, yang pada gilirannya dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efisien dan efektif.
Pandangan ini juga mencerminkan kekhawatiran akan peningkatan praktik korupsi di dalam struktur pemerintahan. Dengan semakin banyaknya kementerian, muncul peluang yang lebih besar bagi pejabat pemerintah untuk melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini dapat mengganggu alokasi anggaran publik yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat luas, serta mengancam kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Dengan demikian, penguraian pandangan Mahfud MD dan pihak lain yang mengkhawatirkan konsekuensi negatif dari penambahan kementerian menyoroti urgensi untuk melakukan evaluasi yang mendalam dan hati-hati terhadap kebijakan penambahan kementerian. Penting untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang terkait dengan peningkatan jumlah kementerian dan menjaga integritas serta akuntabilitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi negara.
2. Pandangan Habiburokhman dan Herzaky Mahendra PutraÂ
Tinjauan terhadap pandangan Habiburokhman dan Herzaky Mahendra Putra yang melihat penambahan kementerian sebagai langkah positif menggambarkan sudut pandang yang optimis terhadap peran dan fungsi pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Pandangan ini mencerminkan keyakinan akan pentingnya pembesaran dan perluasan struktur pemerintahan sebagai respons terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah di Indonesia.
Habiburokhman, sebagai perwakilan dari Partai Gerindra, memandang penambahan kementerian sebagai langkah yang diperlukan dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas pemerintah. Argumentasinya didasarkan pada pemahaman bahwa peningkatan jumlah kementerian akan memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menghadapi tantangan-tantangan strategis yang dihadapi negara. Pandangan ini mencerminkan aspirasi untuk membangun pemerintahan yang kuat dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
Herzaky Mahendra Putra, sebagai perwakilan dari Partai Demokrat, juga memandang penambahan kementerian sebagai langkah yang positif dalam konteks pembangunan negara. Baginya, penambahan kementerian bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan program-program pembangunan yang ambisius. (Kompas.com -08/05/2024). Pandangan ini mencerminkan keyakinan akan potensi positif dari pembesaran struktur pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih luas.
Meskipun optimis, pandangan ini juga perlu diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang risiko dan tantangan yang terkait dengan penambahan kementerian. Penting untuk memastikan bahwa penambahan kementerian dilakukan dengan cermat dan didasarkan pada evaluasi yang komprehensif terhadap kebutuhan riil pemerintahan dan masyarakat. Dengan demikian, penambahan kementerian dapat menjadi langkah yang efektif dalam meningkatkan kapasitas pemerintah dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, sejalan dengan aspirasi untuk membangun negara yang lebih maju dan berkelanjutan.
Tawaran Solusi atau Jalan Tengah
1. Evaluasi mendalam
Dalam menghadapi perdebatan mengenai penambahan kementerian, solusi atau jalan tengah menjadi krusial untuk mengatasi perspektif yang beragam dari para pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang penting adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan riil akan penambahan kementerian.
Evaluasi mendalam ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kebutuhan akan pelayanan publik, perkembangan dinamika sosial, ekonomi, dan politik, serta kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Evaluasi ini juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi pemerintahan, dan masyarakat sipil.
Langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam evaluasi mendalam ini antara lain adalah melakukan analisis terhadap kinerja kementerian-kementerian yang sudah ada, mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki, serta mengevaluasi apakah penambahan kementerian benar-benar diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
