Langkah ini tidak boleh dipandang sebagai alat politik untuk memenuhi kepentingan partai politik tertentu atau sebagai cara untuk membagi-bagikan posisi kekuasaan kepada pendukung politik. Sebaliknya, penambahan kementerian didasarkan pada evaluasi yang teliti atas kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Kualitas kepemimpinan dalam setiap kementerian juga menjadi fokus utama. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas calon menteri perlu dipertimbangkan secara serius, karena merekalah yang akan memimpin dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang memengaruhi kehidupan rakyat.
Dalam hal ini, penunjukan menteri tidak boleh semata berdasarkan pada pertimbangan politis, tetapi berlandaskan pada kemampuan dan rekam jejak yang solid. Seiring dengan itu, koordinasi antarkementerian juga menjadi hal yang penting. Penambahan kementerian sebaiknya diiringi dengan mekanisme yang memastikan kerjasama yang efektif antarinstansi, untuk menghindari tumpang tindih tugas dan konflik kepentingan yang dapat menghambat efisiensi pemerintahan. Dengan demikian, penambahan jumlah kementerian sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan matang, profesionalisme, dan berlandaskan pada kebutuhan nyata masyarakat.
Hal ini merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa pemerintahan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, tanpa terjebak dalam dinamika politik yang sempit.
