Mohon tunggu...
EVRIDUS MANGUNG
EVRIDUS MANGUNG Mohon Tunggu... Lainnya - Pencari Makna

Berjalan terus karena masih diijinkan untuk hidup. Sambil mengambil makna dari setiap cerita. Bisikkan padaku bila ada kata yang salah dalam perjalanan ini. Tetapi adakah kata yang salah? Ataukah pikiran kita yang membuat kata jadi serba salah?

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Tambah Kementerian Antara Profesionalisme, Pelayanan Publik dan Koordinasi Efektif

8 Mei 2024   20:47 Diperbarui: 9 Mei 2024   09:06 300
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Optimasi Kementerian untuk Profesionalisme dan Pelayanan Publik yang Lebih Efektif  (Kompas.com/Antara Foto/Aprillio Akbar)

Langkah ini tidak boleh dipandang sebagai alat politik untuk memenuhi kepentingan partai politik tertentu atau sebagai cara untuk membagi-bagikan posisi kekuasaan kepada pendukung politik. Sebaliknya, penambahan kementerian didasarkan pada evaluasi yang teliti atas kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Kualitas kepemimpinan dalam setiap kementerian juga menjadi fokus utama. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas calon menteri perlu dipertimbangkan secara serius, karena merekalah yang akan memimpin dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang memengaruhi kehidupan rakyat.

Dalam hal ini, penunjukan menteri tidak boleh semata berdasarkan pada pertimbangan politis, tetapi berlandaskan pada kemampuan dan rekam jejak yang solid. Seiring dengan itu, koordinasi antarkementerian juga menjadi hal yang penting. Penambahan kementerian sebaiknya diiringi dengan mekanisme yang memastikan kerjasama yang efektif antarinstansi, untuk menghindari tumpang tindih tugas dan konflik kepentingan yang dapat menghambat efisiensi pemerintahan. Dengan demikian, penambahan jumlah kementerian sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan matang, profesionalisme, dan berlandaskan pada kebutuhan nyata masyarakat.

Hal ini merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa pemerintahan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, tanpa terjebak dalam dinamika politik yang sempit.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun