Dalam kesaksiannya, Magnis Suseno menyoroti potensi pelanggaran etika yang terjadi jika seorang presiden menggunakan kekuasaannya untuk mendukung pasangan kandidat tertentu. Pernyataannya mengenai tanggung jawab moral seorang presiden untuk bertindak secara adil dan netral menjadi sorotan dalam sidang tersebut. Dengan demikian, keterlibatan Magnis Suseno dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 menambahkan dimensi etika dalam diskusi tentang keabsahan dan integritas proses pemilihan presiden.
Dengan demikian, keterlibatan Franz Magnis Suseno dalam sidang sengketa tersebut memberikan gambaran tentang relevansi pandangannya dalam konteks aktual politik. Perannya sebagai ahli dalam sidang tersebut menguatkan pentingnya pembahasan tentang etika politik dan tanggung jawab moral seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya.
Pandangan Franz Magnis Suseno tentang penggunaan kekuasaan presiden dalam konteks pemilihan presiden. Magnis Suseno menekankan bahwa walaupun seorang presiden memiliki hak untuk menyuarakan dukungan terhadap kandidat pilihan pribadinya, penggunaan kekuasaan untuk tujuan tersebut merupakan tindakan yang sangat berpotensi untuk melanggar etika berat.
Pandangan ini memunculkan refleksi mendalam tentang tanggung jawab moral seorang presiden dalam menjalankan tugasnya. Menurut Magnis Suseno, seorang presiden seharusnya bertindak secara netral dan adil terhadap semua kandidat dalam konteks pemilihan presiden. Penggunaan kekuasaan untuk memberikan dukungan kepada pasangan kandidat tertentu dapat merusak integritas proses politik dan membahayakan prinsip demokrasi yang mendasari negara.
Lebih jauh lagi, Magnis Suseno menggarisbawahi bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang presiden dapat mengancam legitimasi institusi presiden dan kepercayaan rakyat terhadap proses politik. Dengan demikian, pandangannya menyoroti pentingnya menjaga independensi dan integritas lembaga eksekutif serta pentingnya menghormati prinsip-prinsip demokrasi.
Dengan membahas pandangan Franz Magnis Suseno tentang penggunaan kekuasaan presiden, argumen pertama mengajak untuk refleksi mendalam tentang pentingnya etika dalam politik dan tanggung jawab moral seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Ini juga mengilustrasikan bahwa integritas proses politik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
Konsep tanggung jawab presiden terhadap seluruh masyarakat dan implikasinya terhadap penggunaan kekuasaan. Menurut pandangan Franz Magnis Suseno, seorang presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat yang harus sadar bahwa tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Dengan kata lain, presiden memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak demi kepentingan semua warga negara, tanpa memihak kepada kelompok atau individu tertentu.
Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keadilan, kesetaraan, dan kepentingan bersama dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang presiden. Penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat menodai prinsip-prinsip tersebut dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Implikasi dari konsep tanggung jawab presiden terhadap seluruh masyarakat adalah bahwa penggunaan kekuasaan haruslah dilakukan dengan penuh pertimbangan etis dan moral. Presiden harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau politik. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan mengancam kesatuan bangsa.
Dengan demikian, argumen kedua menekankan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab moral seorang presiden terhadap seluruh masyarakat dan implikasinya terhadap penggunaan kekuasaan. Hal ini membuka ruang untuk refleksi tentang prinsip-prinsip etika dalam kepemimpinan dan perlunya menjaga integritas serta kepercayaan publik dalam sistem politik sebuah negara.
Yusril Ihza Mahendra, Ketua Tim Pembela pasangan calon Prabowo-Gibran, memberikan tanggapan terhadap pandangan Franz Magnis Suseno. Yusril mengungkapkan bahwa keterangan yang diberikan oleh Franz Magnis Suseno di sidang sengketa Pilpres 2024 dinilai memiliki nada yang "judgemental" atau menghakimi. Menurut Yusril, hal ini disayangkan karena seorang ahli yang dihadirkan seharusnya memberikan pandangan yang bersifat filosofis dan akademis.
