Memang benar bahwa pemerintah memerlukan sumber pendapatan yang memadai untuk membiayai program-program pembangunan dan proyek infrastruktur yang penting.Â
Namun, perlu dicatat bahwa pendapatan negara juga dapat ditingkatkan melalui upaya lain yang tidak langsung merugikan daya beli masyarakat. Misalnya, pengurangan pemborosan dan penghindaran pajak, peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah, atau perluasan basis pajak dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.
Dengan demikian, kenaikan PPN tidaklah menjadi satu-satunya solusi untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebaliknya, pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pilihan kebijakan yang bijaksana adalah yang memperhitungkan baik pendapatan negara maupun kesejahteraan masyarakat secara adil dan seimbang. Oleh karena itu, posisi saya bahwa kenaikan PPN dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap daya beli masyarakat tetaplah relevan dan memiliki keunggulan dalam mempertimbangkan dampak ekonomi jangka panjang yang lebih luas.
Melihat kembali argumen-argumen yang telah disajikan, terlihat bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak negatif terhadap harga barang dan jasa, serta penurunan daya beli masyarakat, memberikan gambaran bahwa kebijakan ini dapat mengancam stabilitas ekonomi domestik.
Dengan mempertimbangkan implikasi yang telah diuraikan, penting untuk merenungkan langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengatasi dampak kenaikan PPN.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah pembaharuan kebijakan fiskal yang lebih seimbang. Pemerintah dapat mempertimbangkan alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan negara, seperti peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah, perluasan basis pajak, atau pengurangan pemborosan dan penghindaran pajak.
Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam merancang kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengurangi tekanan tambahan pada anggaran belanja masyarakat dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Selain itu, langkah-langkah pengembangan kapasitas dan perlindungan sosial juga dapat membantu mengurangi dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat yang rentan. Program-program bantuan sosial dan kesejahteraan yang lebih inklusif dapat membantu melindungi kelompok-kelompok yang terdampak secara ekonomi akibat kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebijakan kenaikan PPN.
Dengan mempertimbangkan saran-saran ini, penting untuk diingat bahwa penanganan dampak kenaikan PPN memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.
Melalui kolaborasi dan komitmen untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, kita dapat menghadapi tantangan ekonomi ini dengan lebih baik dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
