Jastip Terancam, Siapa Rugi?

Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan untuk memantau dampaknya terhadap kelas menengah ke bawah . Jika ditemukan bahwa kebijakan tersebut secara signifikan merugikan kelompok tersebut, maka perlu dilakukan revisi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Dengan demikian, penyesuaian kebijakan dan penanganan pemihakan yang tepat bagi kelas menengah ke bawah sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan antara tujuan kebijakan pemerintah dan kebutuhan ekonomi dan sosial dari kelompok tersebut.

Meskipun kebijakan pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri dapat memberikan dorongan bagi industri dalam negeri, namun dampak negatifnya terhadap kelas menengah ke bawah perlu mendapat perhatian serius.

Perlu diakui bahwa dengan jasa titip (jastip), tidak ada biaya PPN yang dibayarkan, yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Ini mungkin menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah ke bawah berusaha menghindari PPN pada pembelian produk dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan pembelian perlu dipertimbangkan untuk kelompok kelas menengah ke bawah, karena kenaikan PPN dapat menyebabkan kenaikan harga barang.

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengorbankan kebutuhan dasar dan kesejahteraan ekonomi dari kelompok tersebut. Diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih bijaksana dan langkah-langkah pemihakan untuk mengimbangi dampak yang merugikan bagi kelas menengah ke bawah .

Kebijakan pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri, meskipun bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, memiliki dampak yang signifikan terhadap kelas menengah. Kelompok ini rentan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi penurunan daya beli akibat pembatasan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih bijaksana yang memperhitungkan kebutuhan ekonomi mereka, serta langkah-langkah pemihakan yang khusus untuk mengurangi dampak negatifnya. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara tujuan kebijakan ekonomi dengan kesejahteraan sosial kelas menengah ke bawah demi mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.