Pada masa tersebut, partai oposisi seperti PDI dan PPP berperan penting dalam menentang kebijakan pemerintah yang otoriter dan korup.Â
Ketika PDI yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri memprotes pemerintahan Soeharto pada pemilihan umum tahun 1997, hal ini menjadi contoh konkret bagaimana oposisi berperan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan mengawasi kebijakan pemerintah.
Di negara lain, contoh konkret yang dapat digunakan adalah peran oposisi di Amerika Serikat dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan presiden atau partai penguasa. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Richard Nixon, oposisi dari Partai Demokrat secara aktif menentang kebijakan pemerintah terkait dengan Perang Vietnam dan skandal Watergate. Hal ini menunjukkan bagaimana oposisi berperan dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan.
Selain contoh dari Indonesia dan Amerika Serikat, kita juga dapat melihat contoh-contoh dari negara-negara lain yang mengalami situasi serupa. Misalnya, di Britania Raya, Partai Buruh dan Partai Konservatif secara bergantian mengisi peran oposisi dan pemerintahan. Peran oposisi dalam sistem politik Inggris memiliki dampak yang signifikan dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah serta menawarkan alternatif kepada masyarakat.
Di Jerman, partai oposisi memiliki peran penting dalam sistem politik multiparti mereka. Partai-partai seperti Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau tidak hanya mengkritik kebijakan pemerintah yang ada, tetapi juga menjadi kekuatan yang mendorong perubahan kebijakan dan menyuarakan kepentingan masyarakat yang beragam.
Menurut Dahl (1971), oposisi dalam konteks kehidupan demokrasi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan karena merupakan salah satu fondasi pemerintah. Oposisi dalam konteks politik merupakan penyeimbang kekuasaan.Â
Penyeimbang secara substansi bisa diartikan sebagai kekuatan yang ada di luar pemerintah dengan memberikan alternatif sehingga pemerintahan menjadi seimbang dan tidak jauh dari kepentingan rakyat.
Fungsi penyeimbang kekuasaan ini memiliki makna utamanya yakni, untuk pengingat bahwa ada kalanya pemerintah yang dipilih secara demokratis akan jatuh menjadi pemerintahan yang melawan semua kehendak masyarakat. Oleh karena itu, oposisi penting untuk dipertahankan agar pemerintah dapat menjalankan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Selain itu, oposisi juga merupakan penjaga alternatif kebijakan. Dengan adanya oposisi, akan memungkinkan adanya banyak pilihan alternatif kebijakan pemerintah. Pasalnya, tidak ada satupun pemerintahan yang tidak luput dari kesalahan. Pemerintah dengan kebijakan terbaik pun, masih akan membutuhkan dukungan dari kelompok oposisi untuk mengetahui kepentingan rakyat.
Sebuah pemerintahan sudah pasti akan mengalami yang namanya stagnasi atau bahkan sebuah kemunduran. Hal ini dapat terjadi apabila, pemerintah tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang berkompeten dan mampu menunjukkan kepada rakyat mengenai kebijakan-kebijakan lain yang lebih masuk akal daripada kebijakan pemerintah.
