Peningkatan kesadaran publik juga dapat terlihat dalam peningkatan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik di luar pemilihan umum, seperti kampanye sosial, demonstrasi, dan aksi advokasi. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam menyuarakan pendapat mereka tentang berbagai isu politik dan sosial yang mereka anggap penting.
Contoh ini menunjukkan bagaimana penghapusan ambang batas parlemen dapat merangsang peningkatan kesadaran publik akan politik dan partisipasi aktif dalam proses politik. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih terlibat dalam pembentukan masa depan politik negara mereka.
Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu
Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola pemilihan umum, termasuk dalam hal penghitungan suara dan penanganan sengketa. Pelatihan yang teratur bagi petugas pemilu dan investasi dalam teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pemilihan.
Sebagai contoh konkret tentang penguatan kapasitas penyelenggara pemilu setelah penghapusan ambang batas parlemen, kita dapat melihat pengalaman dari pemilihan umum di negara-negara yang telah menghapus ambang batas tersebut. Salah satu contoh yang dapat diberikan adalah Korea Selatan.
Korea Selatan merupakan salah satu negara yang menghapus ambang batas parlemen pada tahun 2019. Langkah ini diikuti dengan berbagai upaya penguatan kapasitas penyelenggara pemilu untuk menghadapi kompleksitas baru dalam proses pemilihan umum.
Setelah penghapusan ambang batas parlemen, Komisi Pemilihan Nasional (KPU) Korea Selatan meningkatkan pelatihan bagi petugas pemilu dan peningkatan pengawasan terhadap proses pemilihan. Mereka menyelenggarakan pelatihan reguler untuk petugas pemilu di tingkat lokal, provinsi, dan nasional, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang tepat.
Selain itu, KPU juga melakukan investasi dalam teknologi informasi untuk memperkuat infrastruktur pemilihan. Mereka mengembangkan sistem pemilihan elektronik yang lebih canggih untuk memfasilitasi proses pemungutan suara dan penghitungan suara secara efisien dan akurat. Sistem ini juga membantu dalam mempercepat pelaporan hasil pemilihan.
Penguatan kapasitas penyelenggara pemilu juga melibatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah untuk pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan pemilihan umum. Hal ini membantu KPU Korea Selatan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.
Contoh ini menunjukkan bagaimana penghapusan ambang batas parlemen dapat mendorong penguatan kapasitas penyelenggara pemilu untuk menghadapi tantangan administratif yang baru muncul. Dengan penguatan kapasitas ini, diharapkan proses pemilihan umum dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan akurat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan pemilihan.
Penutup
